New York, Bharata Online - Seorang utusan Tiongkok untuk PBB meminta Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) untuk menjalankan tugasnya secara tidak memihak, dengan tetap menghormati sepenuhnya kedaulatan yudisial Libya.

Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas laporan mengenai Mahkamah Pidana Internasional terkait Libya pada hari Rabu (18/11), Sun Lei, Wakil Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB, menegaskan bahwa mekanisme peradilan internasional harus bebas dari campur tangan politik. Ia juga menekankan bahwa komunitas internasional harus sungguh-sungguh menanggapi harapan rakyat Libya akan perdamaian, stabilitas, dan keadilan.

"Mekanisme peradilan internasional tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, dan tidak boleh pula dijadikan alat untuk memberikan tekanan secara selektif," ujar Sun.

Perwakilan Tiongkok tersebut meminta ICC untuk menangani hubungan antara yurisdiksi internasional dan domestik dengan tepat, menghormati sepenuhnya kedaulatan yudisial Libya, serta mendesak semua pihak untuk mendukung Libya dalam mempercepat penyatuan lembaga-lembaga nasional berdasarkan prinsip "dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Libya sendiri".

"Tiongkok senantiasa menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Libya, serta mendukung Libya dalam mencari jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasionalnya. Tiongkok siap bekerja sama dengan semua pihak untuk terus memainkan peran konstruktif dalam mendorong keadilan di Libya serta memulihkan perdamaian dan stabilitas jangka panjang," katanya.