MUNICH, Radio Bharata Online - Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada hari Sabtu menegaskan kembali pendirian Tiongkok, mengenai isu-isu yang berkaitan dengan Daerah Otonomi Uighur Xinjiang dan wilayah Taiwan, serta Laut Tiongkok Selatan. Hal itu dijelaskan Wang Yi ketika menjawab pertanyaan media, dalam sesi “Tiongkok di Dunia”, pada Konferensi Keamanan Munich di Jerman.
Wang, yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral PKT, membantah anggapan keliru bahwa ada "genosida" dan "kerja paksa" di Daerah Otonomi Uygur Xinjiang.
Wang menekankan bahwa kebebasan beragama semua kelompok etnis dilindungi dengan baik di Xinjiang, dan bahasa serta budaya berbagai etnis minoritas, termasuk Uighur, telah dilindungi dan diwariskan.
Dijelaskan, perkembangan pesat Tiongkok telah menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan bagi beberapa negara, dan tujuan mereka menyebarkan kebohongan tentang Xinjiang, hanyalah mencoba menciptakan kekacauan di Xinjiang, dan kemudian semakin menghambat pembangunan dan revitalisasi Tiongkok. Menurut Wang, Tiongkok juga mempunyai hak untuk berkembang.
Modernisasi terhadap 1,4 miliar orang akan menjadi kemajuan besar dalam proses peradaban manusia, dengan pembentukan pasar Tiongkok yang sangat besar, juga akan memberikan peluang pembangunan baru bagi semua orang.
Sedangkan Taiwan, tidak pernah menjadi sebuah negara, dan tidak akan pernah menjadi sebuah negara
Wang mengatakan Taiwan telah menjadi bagian dari Tiongkok sejak zaman kuno, dan Deklarasi Kairo yang dikeluarkan pada tahun 1943 menetapkan bahwa semua wilayah yang dicuri Jepang dari Tiongkok, termasuk Taiwan, harus dikembalikan. Proklamasi Potsdam yang ditandatangani pada tahun 1945 menegaskan kembali bahwa ketentuan Deklarasi Kairo harus dilaksanakan.
Semua ini menunjukkan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa masalah Taiwan adalah murni urusan dalam negeri Tiongkok.
Wang juga membantah kekeliruan bahwa Tiongkok telah bertindak "agresif" di Laut Tiongkok Selatan. Menurut Wang, pulau-pulau di perairan ini telah menjadi wilayah Tiongkok sejak zaman kuno, dan secara berturut-turut diduduki oleh beberapa negara pada tahun 1960an dan 1970an, namun Tiongkok selalu menahan diri, dan bersikeras menyelesaikan masalah melalui konsultasi. (CGTN)
