JAKARTA, Bharata Online - Pernyataan provokatif Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan telah memicu kritik keras dari Jepang dan Republik Korea, dengan para akademisi memperingatkan bahwa komentarnya menimbulkan ancaman bagi perdamaian di Asia dan global, dan mengulangi kesalahan sejarah karena pernyataan Takaichi terdengar seperti militerisme.
Takaichi mengatakan pada tanggal 7 November dalam sidang Diet bahwa "penggunaan kekuatan oleh daratan Tiongkok terhadap Taiwan" dapat menimbulkan "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" bagi Jepang dan menyiratkan kemungkinan intervensi bersenjata di Selat Taiwan.
Kazuteru Saionji, profesor tamu di Universitas Internasional Higashi Nippon di Jepang, menegaskan, "harus jelas bahwa masalah Taiwan adalah urusan internal Tiongkok yang tidak boleh diintervensi oleh negara lain."
Ia mencatat bahwa masalah Taiwan dan sejarah Jepang yang dihadapi secara langsung merupakan poin-poin prinsip fundamental dalam hubungan Tiongkok-Jepang. Saionji menyatakan bahwa jika pemerintah Jepang dan para pemimpin utama partai yang berkuasa gagal mengambil sikap yang tepat terkait masalah ini, hubungan bilateral akan rusak secara substansial.
"Yang khususnya perlu dicatat adalah Jepang belum sepenuhnya merenungkan dan menghadapi sejarah agresinya," kata cendekiawan tersebut.
Saionji menekankan bahwa jika Jepang tidak merenungkan sejarahnya secara mendalam, Jepang pasti akan terjerumus ke dalam jalan yang tidak bisa kembali.
"Tiongkok saat ini bukan lagi Tiongkok di masa lalu, dan Asia saat ini juga sangat berbeda dari sebelumnya," ujarnya.
Menurut Kwon Ki-sik, ketua Asosiasi Persahabatan Kota Korea-Tiongkok, prinsip satu Tiongkok merupakan konsensus dasar untuk menjaga perdamaian di dunia dan Asia Timur, dengan mencatat bahwa Jepang tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, dan tidak berhak menggoyahkan prinsip tersebut.
Kwon yakin bahwa provokasi Jepang yang tidak perlu disebabkan oleh situasi politik dalam negerinya. Takaichi memiliki basis politik yang lemah ketika ia mengambil alih kekuasaan dalam pemerintahan koalisi, dan memilih untuk memicu konflik antara Tiongkok dan Jepang dalam upaya memobilisasi kekuatan sayap kanan dan moderat untuk mempertahankan kekuasaannya, ujarnya.
"Ini adalah kesalahan mendasar dalam pengambilan keputusan," ujarnya, seraya menunjukkan bahwa Takaichi telah menyebabkan konflik yang tidak perlu tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional.
Ia mendesak Jepang untuk "menyadari kenyataan dan meninggalkan delusi" karena Asia Timur saat ini tidak seperti 80 tahun yang lalu.
"Membangun Asia Timur yang damai dan Jepang yang damai agar rakyat Jepang dapat hidup sejahtera tetap menjadi jalan keluar nyata bagi Jepang," kata Kwon. [CGTN]
