Bharata Online - Bayangkan jika suatu saat industri perfilman tidak lagi membutuhkan aktor manusia. Pemeran utama, pemeran pendukung, bahkan figuran bisa digantikan oleh karakter yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang disingkat AI.
Memang hal ini akan membuat proses produksi menjadi lebih cepat dan biaya semakin murah, namun bagaimana nasib jutaan pekerja kreatif yang selama ini menggantungkan hidupnya pada industri hiburan? Fenomena inilah yang mulai terjadi di Tiongkok.
Menariknya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak hanya mendorong kemajuan teknologi AI, tetapi juga mulai menghadapi persoalan sosial yang ditimbulkannya. Lantas, bagaimana Tiongkok menangani masalah ini?
Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah industri drama pendek vertikal atau micro-drama. Berdasarkan data bahwasanya pada kuartal pertama 2026, lebih dari 95 persen dari total 128.000 drama mikro yang dirilis di Tiongkok diproduksi dengan bantuan AI. Jumlahnya mencapai sekitar 122.000 judul, meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hampir tidak menggunakan teknologi tersebut.
Alasannya cukup jelas. Produksi berbasis AI jauh lebih cepat dan murah dibandingkan produksi konvensional yang membutuhkan aktor, kru, lokasi syuting, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, efisiensi bagi perusahaan justru menjadi ancaman bagi para pekerja.
Salah satu contohnya adalah Xu Peng, aktor drama pendek berusia 30 tahun yang kehilangan hampir seluruh tawaran akting sejak Maret 2026. Karena tidak lagi memperoleh penghasilan dari dunia seni peran, ia akhirnya pulang ke kampung halaman untuk membantu keluarganya berjualan sayur.
Nasib aktor yang masih mendapatkan pekerjaan pun tidak jauh lebih baik. Menurut laporan per Juli 2026, bayaran pemeran utama dipangkas lebih dari 50 persen, pemeran pendukung bahkan turun lebih dari 80 persen, sedangkan aktor tambahan atau figuran diketahui hanya mendapatkan bayaran dalam hitungan puluhan yuan.
Sejumlah aktor muda bahkan terpaksa berganti profesi. Luo Xinyuan yang berusia 21 tahun dan Yin Jiaxuan berusia 25 tahun beralih bekerja di kawasan wisata dan studio film seperti Hengdian World Studios serta Wansui Mountain Martial Arts City untuk mendapatkan penghasilan lebih stabil. Sementara itu, sebagian pekerja latar dan figuran terancam kehilangan pekerjaan sepenuhnya.
Lalu, bagaimana Presiden Xi Jinping memandang fenomena tersebut? Presiden Xi tidak secara khusus membahas nasib setiap aktor drama pendek, tetapi pandangannya mengenai perkembangan AI menekankan pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat kemajuan teknologi.
Dalam pidatonya pada pembukaan Konferensi AI Dunia atau World Artificial Intelligence Conference yang disingkat WAIC 2026 di Shanghai pada Juli lalu, terdapat dua prinsip penting yang relevan dengan persoalan ini.
Pertama, people-centered approach atau pendekatan yang berpusat pada manusia. Pengembangan AI harus mengutamakan kesejahteraan manusia, bukan hanya mengejar efisiensi dan keuntungan ekonomi. Kedua, pentingnya mencegah hilangnya kendali manusia terhadap teknologi. AI harus tetap berada di bawah pengawasan manusia melalui hukum, regulasi, dan sistem pemantauan yang ketat.
Sejalan dengan prinsip tersebut, pemerintah Tiongkok pun memperkuat kebijakan keselamatan AI. Fokusnya antara lain memantau pergeseran lapangan kerja, mencegah dislokasi sosial berskala besar, serta menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
Tiongkok juga memperketat aturan pelabelan konten buatan AI dan perlindungan hak cipta, termasuk persoalan penggunaan wajah serta suara aktor tanpa izin. Artinya, Tiongkok tidak memilih melarang AI sepenuhnya. Negara ini tetap ingin menjadi kekuatan utama dalam teknologi AI dunia, tetapi berupaya memastikan kemajuan tersebut tidak mengorbankan masyarakatnya sendiri.
Lantas, bagaimana langkah nyata Tiongkok dalam merespons ancaman pengangguran akibat masifnya penggunaan AI? Pada Oktober 2026, Dewan Negara Tiongkok menerbitkan Panduan 18 Poin Ketenagakerjaan AI sebagai kerangka perlindungan tenaga kerja lintas sektor.
Kebijakan makro tersebut kemudian diperkuat oleh pemerintah Tiongkok dengan sejumlah regulasi sektoral dan keputusan peradilan di sepanjang tahun 2026, dengan lima poin utama yang berdampak langsung pada industri drama mikro.
Pertama, dukungan pendanaan untuk drama live-action. Meskipun panduan Dewan Negara tidak mengatur subsidi khusus bagi industri film, regulator penyiaran nasional atau National Radio and Television Administration yang disingkat NRTA bersama enam platform digital utama seperti Douyin, Tencent, Mango TV, Migu, Kuaishou, dan Dianzhong telah meluncurkan program terpisah dengan komitmen dana lebih dari 6 miliar yuan atau sekitar 16 triliun rupiah serta dana dari 11 pemerintah provinsi untuk menopang produksi drama pendek live-action yang melibatkan aktor manusia.
Kedua, sistem masa penyangga pengangguran atau unemployment buffer period. Panduan Dewan Negara mendorong penyediaan bantuan pendapatan sementara dan perluasan jaminan kesejahteraan sosial bagi pekerja yang terdampak otomatisasi agar mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar selama masa transisi.
Ketiga, subsidi pelatihan ulang atau reskilling. Pemerintah mengarahkan pekerja terdampak untuk mempelajari keterampilan baru di ekosistem digital, seperti menjadi pelabel data atau data annotator maupun penguji model AI. Pengalaman aktor dalam memahami ekspresi wajah, gestur, dan emosi manusia turut dimanfaatkan untuk melatih keakuratan gerakan karakter virtual.
Keempat, penilaian risiko ketenagakerjaan dan larangan PHK sepihak. Perusahaan diwajibkan melakukan kajian dampak tenaga kerja sebelum menerapkan AI berskala besar, serta tidak diperbolehkan melakukan pemutusan hubungan kerja secara mendadak tanpa pemberitahuan dan fasilitas transisi. Aturan ini diperkuat sejumlah putusan pengadilan di Tiongkok yang menyatakan bahwa penggantian posisi oleh AI bukanlah alasan sah untuk memecat pekerja secara sepihak.
Kelima, pengetatan perlindungan hak wajah dan suara aktor. Sebelumnya, banyak aktor pemula dan figuran drama mikro terjebak kontrak murah berkisar puluhan hingga 1.500 yuan atau sekitar ratusan ribu hingga 4 juta rupiah untuk menyewakan hak wajah mereka bagi kepentingan kloning AI.
Melalui pedoman Mahkamah Agung Rakyat serta operasi penertiban NRTA pada akhir tahun 2026, penggunaan kemiripan wajah maupun suara aktor tanpa persetujuan tertulis yang adil dilarang keras dan dapat berujung pada pemblokiran akun hingga penghapusan puluhan ribu judul drama AI yang melanggar aturan.
Namun, apakah berbagai kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak di lapangan? Ya, setidaknya ada tiga perkembangan nyata yang terlihat sepanjang paruh kedua tahun 2026 yang dapat membuktikan kebijakan tersebut berhasil.
Pertama, kemenangan hukum seorang aktris drama pendek yang wajahnya ditiru tanpa izin untuk memproduksi drama mikro berbasis AI. Pada tahun 2026, gugatan semacam ini berhasil dimenangkan di pengadilan Tiongkok dengan mengacu pada pedoman hukum baru yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok.
Dampaknya, platform besar seperti Douyin beserta aplikasi drama pendeknya menurunkan puluhan ribu judul drama AI yang terbukti melanggar hak cipta serta menggunakan replika wajah aktor secara ilegal. Rumah produksi yang sebelumnya ingin menghemat biaya lewat kloning wajah tanpa izin akhirnya harus menghitung ulang risiko hukum mereka, dan sebagian mulai kembali menyeimbangkan proyek dengan merekrut aktor manusia.
Kedua, langkah penyelamatan produksi live-action oleh NRTA. Sebelumnya, aktivitas syuting fisik di Hengdian World Studios dilaporkan merosot hingga sekitar 25 persen pada awal tahun 2026 akibat peralihan besar-besaran ke AI.
Sebagai respons, NRTA bersama platform digital meluncurkan program dukungan pendanaan, mewajibkan penyediaan zonasi khusus drama manusia atau live-action sections, serta memberikan prioritas algoritma bagi konten tersebut.
Pemerintah juga mendanai produksi 1.000 drama pendek berkualitas tinggi yang mengangkat tema budaya dan pariwisata lokal. Dampaknya, peluang kerja baru mulai terbuka melalui proyek drama pariwisata budaya serta program wisata syuting interaktif di Hengdian, meski jumlah lowongan produksi konvensional belum sepenuhnya pulih ke level sebelum kemunculan AI.
Ketiga, munculnya profesi baru di balik layar produksi AI. Perkembangan ini cukup menarik karena AI ternyata belum sepenuhnya mampu menggantikan kepekaan manusia dalam menampilkan emosi yang kompleks dan alami.
Di pusat industri konten digital seperti Xi'an dan Suzhou, sejumlah studio produksi AI mulai merekrut pekerja berlatar belakang seni peran untuk mengisi posisi baru, seperti Seniman AI Generatif atau AI Generation Artist maupun Pengarah Seni AI atau Prompt Director.
Tugas mereka adalah mengarahkan sudut adegan serta mengoreksi ekspresi wajah, gestur tubuh, dan nuansa emosi karakter buatan AI agar terlihat lebih hidup dan tidak kaku. Dengan demikian, sebagian aktor tidak lagi hanya bergantung pada pekerjaan di depan kamera, tetapi juga mengambil peran kreatif baru dalam proses produksi konten digital.
Dari berbagai contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa hubungan antara manusia dan AI tidak harus selalu berakhir dengan manusia dikalahkan oleh teknologi. AI memang dapat menggantikan sejumlah pekerjaan, tetapi sekaligus membuka peluang profesi baru yang sebelumnya tidak pernah ada.
Di balik semua itu, langkah pemerintahan Presiden Xi setidaknya menunjukkan satu pelajaran penting. Meski Tiongkok terus memacu pengembangan AI secara agresif demi memenangkan persaingan geopolitik global, pemerintahnya tetap berupaya menjaga agar masyarakat tidak kehilangan kesejahteraan yang layak. Kepekaan tersebut tercermin dari berbagai kebijakan perlindungan tenaga kerja, regulasi hak cipta, hingga jaring pengaman sosial yang telah kita bahas sebelumnya.
Meski demikian, bukan berarti seluruh persoalan sudah selesai. Tidak semua aktor mampu beralih menjadi tenaga profesional AI, dan keberhasilan program pemerintah tetap harus dibuktikan melalui pelaksanaan serta data yang transparan di lapangan.
Oleh karena itu, fenomena ini memberikan pelajaran berharga bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Kemajuan teknologi memang tidak bisa dihentikan, tetapi pemerintah dan perusahaan harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat yang terdampak. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah negara dalam mengembangkan AI bukan hanya seberapa canggih teknologi yang berhasil diciptakan, melainkan juga seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan manusia.
Inilah tantangan besar Tiongkok dan seluruh dunia, untuk memastikan bahwa teknologi masa depan tidak sekadar menggantikan manusia, tetapi justru membantu manusia berkembang, menciptakan kesempatan baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
