Bharata Online - Tanggal 18 September menandai peringatan ke-95 Insiden 18 September, peristiwa yang menjadi awal perang perlawanan Tiongkok terhadap agresi Jepang. 

Xu Weijun, profesor peneliti madya di Institut Kebijakan Publik, Universitas Teknologi Tiongkok Selatan, menyampaikan pandangannya yang mencakup hubungan internasional Asia Timur, dan hubungan Tiongkok-AS. 

Menurut Xu, sikap Jepang terhadap sejarah masa perangnya telah lama menjadi bahan perdebatan, khususnya mengenai bagaimana pemerintah seharusnya menghadapi dan mengakui masa lalunya. 

Pada bulan Maret 2026, sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Media Jepang, NHK, mengungkapkan bahwa sebanyak 35% responden setuju, 16% tidak setuju, dan sebanyak 48% tidak tahu apa-apa, mengenai apakah Perang Dunia II merupakan perang agresi Jepang terhadap negara-negara tetangganya di Asia. Perbedaan angka ini tidak hanya mencerminkan kesenjangan dalam pengetahuan sejarah, tetapi juga jurang pemisah yang dalam antara ingatan akan perang, dan persepsi mengenai tanggung jawab sejarah, dalam masyarakat Jepang.

Masyarakat Jepang kontemporer tidak kekurangan ingatan akan perang tersebut. Dalam kehidupan publik Jepang pascaperang, selalu terdapat berbagai upacara peringatan terkait perang, pendidikan perdamaian, dan narasi mengenai pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Namun, pada saat yang sama, para politisi Jepang berulang kali mengunjungi Kuil Yasukuni, tempat disemayamkannya para penjahat perang Kelas A, dan yang secara luas dianggap sebagai simbol militerisme serta revisionisme sejarah Jepang.

Gambaran yang kontradiktif ini menurut Prof Xu Weijun, mengungkap struktur mendasar dari ingatan perang Jepang: bahwa masyarakat Jepang masih mengingat perang tersebut, bahkan memiliki ketakutan yang nyata terhadapnya, namun mereka tidak mengingat dengan kadar yang sama, bagaimana Jepang memulai perang itu, bagaimana mereka menginvasi negara-negara Asia, dan bagaimana mereka menimbulkan penderitaan luar biasa bagi rakyat di negara-negara tersebut. 

Dengan kata lain, situasi saat ini dalam masyarakat Jepang bukanlah sekadar "melupakan perang," melainkan "mengingat perang secara selektif." 

Banyak orang Jepang dapat memahami penderitaan akibat perang melalui peristiwa pengeboman atom, Pertempuran Okinawa, dan trauma kekalahan. Namun, mereka belum tentu memahami tanggung jawab Jepang sebagai pihak pelaku, jika dilihat dari sudut pandang kekuasaan kolonial, Pembantaian Nanking, dan kekejaman yang dilakukan di berbagai medan perang di Asia Tenggara. Bagi masyarakat Jepang, persoalan utama terkait pemahaman sejarah, bukanlah apakah perang itu diingat, melainkan penderitaan siapa yang diingat, dan penderitaan siapa yang dilupakan. 

Prof. Xu Weijun mengatakan, pemahaman sejarah tidak pernah sekadar menjadi perdebatan mengenai masa lalu. Hal ini sangat memengaruhi cara suatu negara memahami dirinya sendiri, memandang negara-negara tetangganya, dan menentukan arah masa depannya. 

Menurutnya, perbedaan pandangan di dalam masyarakat Jepang mengenai hakikat perang dan tanggung jawab sejarah, tampak di permukaan sebagai perpecahan dalam narasi sejarah. Namun, pada dasarnya, hal ini menyangkut apakah Jepang pascaperang, mampu mempertahankan identitasnya sebagai bangsa yang cinta damai, melalui kesadaran reflektif yang tulus. (CGTN)