Bharata Online - Dunia tiba-tiba dikejutkan oleh perubahan besar di Teheran. Setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran sebelumnya, Ali Khamenei, Iran dengan cepat menunjuk putranya Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi yang baru melalui keputusan Majelis Ahli pada awal Maret 2026.
Perubahan kepemimpinan ini terjadi di tengah perang yang masih berkecamuk, menjadikan Mojtaba Khamenei sebagai figur kunci yang kini memegang kendali penuh atas arah militer, politik, dan strategi energi Iran di tengah tekanan besar dari Amerika Serikat dan Israel.
Pada saat yang sama, konflik ini juga memicu langkah strategis yang sangat mengejutkan di jalur energi global. Iran yang menutup Selat Hormuz, jalur yang menyalurkan sekitar seperlima pasokan minyak dunia dilaporkan memberikan pengecualian khusus bagi kapal-kapal yang terafiliasi dengan Tiongkok untuk tetap melintas.
Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk penghargaan Teheran terhadap posisi diplomatik Beijing yang selama ini relatif mendukung Iran di tengah tekanan Barat. Dalam konteks energi global, keputusan tersebut sangat signifikan karena Tiongkok merupakan importir minyak terbesar dunia dan sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk Persia.
Kombinasi antara perubahan kepemimpinan di Iran, penutupan jalur energi paling strategis di dunia, serta munculnya jalur akses khusus bagi Tiongkok menciptakan dinamika geopolitik yang sangat kompleks sehingga memunculkan pertanyaan yang menarik.
Apakah eskalasi perang ini sebenarnya merupakan bagian dari strategi geopolitik Amerika Serikat untuk menekan kebangkitan Tiongkok melalui krisis energi global? Atau justru menjadi momentum baru bagi Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah melalui hubungan strategis dengan Iran?
Bayangkan kita sedang melihat sebuah papan catur geopolitik raksasa yang membentang dari Washington, Tel Aviv, Teheran hingga Beijing. Pada tanggal 28 Februari 2026, papan catur itu tiba-tiba berguncang ketika konflik militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berubah menjadi eskalasi besar yang tidak hanya mengguncang Timur Tengah, tetapi juga mengguncang sistem energi dan ekonomi global.
Operasi militer yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel dengan nama Operasi Epic Fury bukan sekadar serangan militer biasa. Banyak analis mulai melihatnya sebagai bagian dari permainan geopolitik yang jauh lebih dalam, terutama jika kita melihat bagaimana dampaknya terhadap jalur energi dunia yang sangat vital, yaitu Selat Hormuz.
Jika dilihat dari perspektif strategis Washington, perang ini kemungkinan tidak hanya dipandang sebagai upaya menghentikan program nuklir Iran atau melindungi kepentingan keamanan Israel. Ada kemungkinan yang lebih besar bahwa konflik ini dipahami sebagai peluang geopolitik untuk menekan pesaing strategis terbesar Amerika Serikat saat ini, yaitu Tiongkok.
Dalam beberapa dekade terakhir, Beijing berkembang menjadi kekuatan ekonomi global yang sangat besar, dengan jaringan perdagangan, teknologi, dan industri manufaktur yang menjangkau hampir seluruh dunia. Bagi sebagian kalangan strategis di Washington, kebangkitan ini dianggap sebagai tantangan langsung terhadap dominasi global Amerika Serikat yang telah berlangsung sejak akhir Perang Dingin.
Dalam konteks ini, Timur Tengah menjadi arena penting karena kawasan tersebut merupakan jantung energi dunia. Selat Hormuz sendiri adalah salah satu titik paling strategis dalam sistem perdagangan energi global. Sekitar 20 persen dari total konsumsi minyak dunia melewati selat ini setiap hari.
Ketika Iran menutup jalur tersebut sebagai respons terhadap eskalasi militer, dampaknya langsung terasa di pasar energi global. Harga minyak mentah Brent melonjak melewati angka seratus dolar per barel dalam waktu singkat. Pasar saham global dari New York hingga Tokyo langsung bergejolak. Namun jika kita melihat lebih dalam, dampak ini sebenarnya tidak merata bagi semua negara.
Bagi Tiongkok, situasinya sangat sensitif. Negara ini adalah importir minyak terbesar di dunia, dengan impor yang pada akhir 2025 mencapai rata-rata lebih dari 13,18 juta barel per hari. Sekitar setengah dari impor tersebut berasal dari kawasan Teluk Persia.
Artinya, gangguan di Selat Hormuz secara langsung menyentuh jantung sistem energi yang menopang industri dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Dalam skenario terburuk, jika jalur ini tertutup dalam waktu lama, harga minyak bahkan diperkirakan bisa melonjak hingga 100-150 dolar per barel akibat hilangnya pasokan mendadak sebesar 20-21 juta barel per hari yang tidak dapat digantikan dengan cepat oleh produsen lain.
Sebaliknya, bagi Amerika Serikat, dampak krisis energi global ini tidak selalu sebesar yang dialami oleh negara-negara Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, Washington telah memperluas pengaruhnya terhadap sumber energi di kawasan Amerika Latin, termasuk minyak Venezuela yang kini berada dalam orbit pengaruh Amerika Serikat.
Dengan kata lain, krisis energi global yang dipicu oleh konflik Timur Tengah bisa saja secara tidak langsung menekan ekonomi negara-negara pesaing, terutama Tiongkok yang sangat bergantung pada impor energi dari kawasan Teluk.
Makanya dari sudut pandang geopolitik yang sangat realistis, skenario ini dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan posisi Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara superpower yang tidak ingin digantikan oleh kekuatan baru mana pun di dunia.
Namun jika kita berpindah ke perspektif Beijing, gambaran strategisnya terlihat sangat berbeda. Banyak analis di Tiongkok melihat bahwa pendekatan konfrontatif semacam ini justru mencerminkan kesalahpahaman terhadap tujuan kebangkitan Tiongkok sendiri.
Sejak awal reformasi ekonomi yang dimulai pada akhir abad ke-20, tujuan utama Beijing bukanlah menggantikan Amerika Serikat sebagai negara superpower global, melainkan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi bagi negara dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa.
Bagi pemerintah Tiongkok, stabilitas ekonomi bukan sekadar soal kekuatan nasional, tetapi juga soal keberlangsungan hidup masyarakatnya dalam skala yang sangat besar. Karena alasan inilah Tiongkok secara konsisten menghindari pembentukan aliansi militer formal dengan negara mana pun.
Alih-alih membangun blok geopolitik seperti pada masa Perang Dingin, Beijing lebih memilih pendekatan kerja sama pragmatis dengan siapa pun. Ideologinya sederhana, selama kerja sama tersebut bersifat win-win solution dan menguntungkan kedua belah pihak, maka kerja sama dapat dilakukan tanpa memandang perbedaan ideologi atau agama.
Pendekatan inilah yang menjelaskan mengapa Tiongkok memiliki hubungan ekonomi dengan negara-negara yang sangat beragam, mulai dari Iran, Arab Saudi, hingga Israel. Makanya pemerintah Tiongkok sebelumnya telah menyatakan bahwa serangan militer terhadap Iran harus dihentikan dan konflik seharusnya diselesaikan melalui dialog dan negosiasi, bukan melalui penggunaan kekuatan militer.
Seruan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok dalam komunikasi diplomatik dengan pejabat Israel. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Beijing tetap berusaha menjaga posisi sebagai kekuatan yang mendorong stabilitas regional, bukan konfrontasi.
Namun di balik kecaman diplomatik tersebut, Tiongkok juga memiliki kepentingan strategis yang sangat besar di Timur Tengah. Kawasan ini bukan hanya sumber energi utama bagi ekonomi Tiongkok, tetapi juga salah satu pasar penting bagi investasi, teknologi, dan perdagangan. Oleh karena itu, Beijing cenderung mengambil posisi yang sangat hati-hati agar tetap dapat berhubungan dengan semua pihak di kawasan, termasuk Israel.
Para pengamat memperkirakan konflik Iran-Israel tidak akan memutus hubungan Tiongkok dengan Israel, tetapi justru mendorong Beijing untuk memperkuat pendekatan diplomasi seimbang guna melindungi kepentingan geopolitik dan energi di Timur Tengah.
Pendekatan ini sering disalahpahami oleh sebagian kalangan Barat sebagai sikap “lepas tangan” terhadap konflik regional. Namun pandangan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Tiongkok memang tidak menggunakan pendekatan militer seperti yang sering dilakukan oleh kekuatan Barat, tetapi itu bukan berarti Beijing tidak terlibat.
Sebaliknya, keterlibatan Tiongkok lebih sering terjadi melalui jalur diplomasi dan mediasi. Salah satu contoh paling terkenal adalah normalisasi hubungan antara Iran dan Arab Saudi pada tahun 2023 yang dimediasi oleh Beijing. Kesepakatan tersebut membuka kembali hubungan diplomatik antara dua rival regional yang selama bertahun-tahun bermusuhan.
Pendekatan serupa juga terlihat dalam berbagai inisiatif diplomasi regional lainnya. Seperti yang terjadi baru-baru ini ketika Tiongkok mengirim utusan khusus untuk Timur Tengah, Zhai Jun, ke kawasan tersebut guna membantu meredakan ketegangan.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi melakukan panggilan telepon dengan para pejabat dari Rusia, Iran, Oman, Prancis, Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk bertukar pandangan secara mendalam mengenai situasi regional. Semua langkah ini menunjukkan bahwa strategi Beijing bukanlah pasif, melainkan aktif namun berhati-hati.
Di tengah konflik ini, dampak ekonomi global juga semakin terasa. Selat Hormuz yang memiliki panjang sekitar 990 kilometer merupakan jalur laut paling strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Ratusan kapal tanker setiap hari membawa minyak dan gas dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Iran menuju pasar energi dunia.
Sekitar 20 persen pasokan gas alam cair dunia, terutama dari Qatar, juga melewati jalur ini. Penutupan selat oleh Iran membuat perusahaan asuransi menghentikan penjaminan bagi kapal tanker minyak karena risiko ranjau laut dan serangan drone. Akibatnya, jalur perdagangan energi dunia lumpuh secara drastis. Dampak ini tentu tidak hanya dirasakan oleh negara-negara besar seperti Tiongkok, tetapi juga oleh negara-negara lain termasuk Indonesia.
Gangguan kecil saja di Selat Hormuz dapat memicu lonjakan harga energi global karena kapasitas jalur pipa alternatif di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab hanya mampu menampung sekitar 15 hingga 20 persen dari volume yang biasanya melewati selat tersebut. Artinya, tidak ada rute pengganti yang benar-benar mampu menggantikan peran Selat Hormuz dalam jangka pendek.
Bagi Tiongkok sendiri, krisis ini menimbulkan dilema strategis yang sangat kompleks. Di satu sisi, Iran merupakan pemasok penting minyak murah bagi industri Tiongkok. Pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 1,3 hingga 1,4 juta barel per hari minyak Iran mengalir ke Tiongkok.
Minyak ini sangat penting bagi kilang independen di Provinsi Shandong yang menyumbang sekitar seperempat kapasitas penyulingan nasional. Energi murah dari Iran membantu menjaga biaya produksi industri manufaktur Tiongkok tetap rendah.
Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap satu pemasok juga dapat menjadi risiko geopolitik. Oleh karena itu, Beijing menjalankan strategi diversifikasi energi dengan memperluas kerja sama dengan Rusia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain.
Perusahaan energi besar seperti PetroChina dan Sinopec mulai mempercepat proyek kerja sama energi dengan Rusia, termasuk pembangunan jalur pipa baru. Jadi diversifikasi bukan berarti meninggalkan Iran. Diversifikasi adalah mekanisme perlindungan sistem ekonomi nasional.
Justru menariknya, di tengah konflik yang terjadi sekarang, hubungan energi Tiongkok dan Iran tetap berjalan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Iran masih terus mengirim jutaan barel minyak ke Tiongkok meskipun konflik dengan Amerika Serikat dan Israel sedang berlangsung. Ini menunjukkan bahwa hubungan keduanya tidak berhenti hanya karena perang.
Pada akhirnya, jika kita melihat keseluruhan dinamika ini, konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran sebenarnya mencerminkan persaingan geopolitik global yang jauh lebih besar daripada sekadar konflik regional. Perang ini berkaitan erat dengan stabilitas energi dunia, masa depan ekonomi global, dan keseimbangan kekuatan internasional.
Dalam situasi seperti ini, strategi Tiongkok yang berhati-hati namun konsisten terlihat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus melindungi kepentingan energi global. Beijing kemungkinan besar akan terus memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang yang mendorong penyelesaian diplomatik sambil memastikan akses energi tetap terjaga.
Dengan pendekatan yang mengedepankan dialog, kerja sama ekonomi, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, Tiongkok mencoba menunjukkan bahwa stabilitas global tidak harus dicapai melalui dominasi militer, tetapi dapat dibangun melalui diplomasi dan pembangunan bersama. Dalam dunia yang semakin multipolar, pendekatan semacam ini mungkin menjadi salah satu kunci untuk mencegah konflik regional berubah menjadi krisis global yang lebih besar.
