Beijing, Bharata Online - Sidang keempat Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke-14 yang akan datang akan meneliti dan menyetujui rancangan garis besar Rencana Lima Tahun ke-15 Tiongkok (2026-2030), kata seorang Juru Bicara untuk sidang KRN pada hari Rabu (4/3), seraya menekankan bagaimana rencana lima tahun negara berfungsi sebagai kerangka strategis untuk pembangunan ekonomi dan sosial.
Lou Qinjian, Juru Bicara tersebut, berbicara pada konferensi pers yang diadakan di Beijing satu hari sebelum dimulainya pertemuan tahunan KRN, badan legislatif nasional Tiongkok.
"Perumusan dan pelaksanaan rencana lima tahun merupakan pengalaman penting Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam tata kelola nasional. Sejak rencana lima tahun pertama pada tahun 1950-an, Tiongkok telah merumuskan dan melaksanakan 14 rencana lima tahun secara berturut-turut, yang menghasilkan dua keajaiban, yaitu pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas sosial jangka panjang. Hal ini menunjukkan keunggulan sistem Tiongkok, termasuk menjunjung tinggi kepemimpinan PKT, mengumpulkan semua sumber daya untuk menyelesaikan tugas-tugas utama, mendorong interaksi antara pasar yang efisien dan pemerintahan yang berfungsi dengan baik, serta tekun dan mewujudkan rencana induk. Tahun lalu, Rencana Lima Tahun ke-14 berhasil diselesaikan, agregat ekonomi Tiongkok melebihi 140 triliun yuan (sekitar 342 ribu triliun rupiah), yang menyumbang sekitar 30 persen dari pertumbuhan ekonomi global," jelasnya.
"Periode Rencana Lima Tahun ke-15 akan menjadi tahap kritis di mana Tiongkok akan berupaya memperkuat fondasi dan mendorong kemajuan di semua lini menuju realisasi modernisasi sosialis secara mendasar. Sidang pleno keempat Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok ke-20 mengadopsi rekomendasi untuk merumuskan rencana tersebut, memberikan arahan strategis untuk pembangunan Tiongkok dalam lima tahun ke depan. Rancangan garis besar rencana tersebut, setelah konsultasi publik yang luas, akan diajukan ke sidang Kongres Rakyat Nasional (KRN) untuk ditinjau dan disetujui, dan kemudian dirilis untuk implementasi. Melalui prosedur hukum, usulan Partai dengan demikian menjadi kehendak negara dan tindakan kolektif rakyat," ujar Lou.
Menurutnya, dengan eksplorasi dan praktik selama beberapa dekade, Tiongkok telah membangun pengaturan kelembagaan untuk merumuskan dan melaksanakan rencana lima tahun ini. Pekerjaan tersebut berada di bawah kepemimpinan terpusat dan terpadu Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, yang mengajukan rekomendasi untuk merumuskan rencana tersebut. Dewan Negara menyusun garis besar rencana tersebut, yang kemudian diajukan ke KRN untuk ditinjau dan disetujui. Kemudian, KRN akan menerbitkan garis besar implementasi secara nasional.
Lou mengatakan, sesi KRN mendatang akan membahas rancangan undang-undang tentang perencanaan pembangunan nasional, yang mengkodifikasi praktik-praktik yang sudah mapan ini dan akan memungkinkan rencana pembangunan nasional untuk berfungsi lebih baik sebagai panduan strategis.
Ia juga mengatakan, daerah-daerah dan departemen pemerintah akan membuat berbagai rencana di tingkat masing-masing sesuai dengan garis besar Rencana Lima Tahun ke-15, sehingga seluruh negeri akan bekerja bersama untuk memastikan tujuan dan tugas yang ditetapkan dalam rencana tersebut terpenuhi. Menurutnya, KRN dan komite tetapnya akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tersebut sesuai dengan hukum.
