Shanghai, Bharata Online - Menjelang pertemuan para pemimpin untuk KTT BRICS ke-18 di New Delhi, seorang pakar terkemuka asal Tiongkok menyatakan bahwa upaya kelompok tersebut untuk mendorong representasi yang lebih besar bagi negara-negara Global Selatan kian mendapat momentum, meskipun reformasi sistem tata kelola global tetap menjadi upaya yang rumit.
Shen Yi, Profesor sekaligus Direktur Pusat Studi BRICS di Universitas Fudan, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara dengan CGTN menjelang KTT yang berlangsung pada hari Sabtu (12/9) dan Minggu (13/9) itu. Pertemuan tersebut akan mempertemukan para pemimpin dari negara anggota dan mitra BRICS, serta undangan khusus lainnya.
"Tuntutan akan representasi yang lebih besar bagi negara-negara berkembang bukan sekadar pernyataan yang diulang-ulang dalam pertemuan internasional. Hal ini mencerminkan perubahan mendasar dalam lanskap ekonomi global. Selama beberapa dekade terakhir, pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang telah menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi global. Namun, struktur tata kelola internasional tidak selalu sepenuhnya mencerminkan perubahan-perubahan tersebut," ujarnya.
Upaya tersebut telah membuahkan hasil, catatnya. Lembaga keuangan internasional telah melakukan reformasi untuk meningkatkan partisipasi dan representasi ekonomi negara berkembang, sementara badan-badan yang lebih inklusif seperti G20 telah menyediakan wadah yang lebih luas bagi negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi tantangan ekonomi global yang besar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai pusat sistem internasional saat ini, juga telah menunjukkan adanya pengakuan yang semakin besar terhadap negara-negara berkembang.
Terlepas dari kemajuan tersebut, Shen menegaskan bahwa mereformasi sistem tata kelola global tetap merupakan upaya yang rumit.
"Tentu saja, kemajuan dalam reformasi lembaga-lembaga internasional ini merupakan proses yang sangat rumit. Hal ini memerlukan dialog, negosiasi, dan konsensus di antara banyak negara. Posisi Tiongkok jelas: tata kelola global harus menjadi lebih representatif, adil, dan efektif. Tujuannya bukan untuk menggantikan satu kelompok negara dengan kelompok lainnya, melainkan untuk memastikan bahwa semua negara ini—terutama negara-negara berkembang—memiliki suara yang bermakna dalam urusan internasional," ujarnya.
Dengan visi serupa, Tiongkok berkomitmen untuk mendorong sistem tata kelola global yang adil dan inklusif. Shen menyebutkan bahwa kiprah Tiongkok melalui BRICS, di antara berbagai upaya diplomatik dan ekonomi multilateral negara tersebut, menjadi komponen yang sangat penting dan bernilai unik.
"Tiongkok meyakini bahwa membangun tatanan ekonomi internasional yang lebih seimbang dan inklusif memerlukan kerja sama melalui berbagai platform. Berbagai mekanisme memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Namun, dalam konteks tersebut, BRICS memberikan sejumlah kontribusi yang sangat unik. Pertama, BRICS menyediakan wadah bagi negara-negara dengan ekonomi berkembang untuk memperkuat koordinasi dan, khususnya, kerja sama praktis di bidang-bidang seperti perdagangan, inovasi keuangan, dan pembangunan berkelanjutan. Kedua, BRICS mendorong kerja sama Selatan-Selatan. Banyak negara berkembang menghadapi tantangan serupa, termasuk pembangunan infrastruktur, transformasi teknologi, dan modernisasi ekonomi. Kerja sama antarnegara anggota BRICS dapat memberikan pengalaman dan peluang yang berharga. Ketiga, BRICS berkontribusi pada reformasi tata kelola global dengan memperkuat suara serta partisipasi pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang," jelasnya.
