MOSKOW, Bharata Online - Pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi baru-baru ini mengenai wilayah Taiwan milik China sangat berbahaya, dan Jepang harus merenungkan sejarah secara mendalam dan mengambil pelajaran dari Perang Dunia II, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada hari Selasa.
Tahun ini menandai peringatan 80 tahun kemenangan Perang Anti-Fasis Dunia. Zakharova mencatat bahwa berbagai acara peringatan yang diadakan di seluruh dunia berfungsi sebagai pengingat untuk tidak pernah melupakan sejarah dan belajar darinya. Takaichi harus mengingat pelajaran sejarah ini dan menghadapi dengan tegas bab-bab memalukan di masa lalu Jepang, ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Kantor Berita Xinhua.
Maria Zakharova menekankan bahwa perang agresi yang dilancarkan oleh militerisme Jepang mendatangkan penderitaan luar biasa bagi Asia dan dunia, sekaligus menimbulkan kerugian besar bagi Jepang sendiri.
Politisi Jepang, termasuk Takaichi, harus merenungkan sejarah secara serius dan tetap waspada terhadap konsekuensi serius yang mungkin dipicu oleh pernyataan dan tindakan yang keliru, tambahnya.
Sementara itu Yuriy Pikalov, seorang profesor di Universitas Nasional Pasifik Rusia, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CGTN Rusia bahwa Jepang telah lama memendam ambisi ekspansi militer dan telah mengupayakan revisi konstitusional yang sesuai.
Ia menyatakan bahwa membesar-besarkan masalah Taiwan merupakan taktik manipulasi politik Jepang, yang bertujuan menggambarkan Tiongkok sebagai "musuh" untuk menyesatkan publik, meningkatkan anggaran militer, dan membangun angkatan bersenjata yang lebih kuat. Ia menunjukkan bahwa Jepang tampaknya telah melupakan kejahatan perang yang dilakukannya selama Perang Dunia II dan konsekuensi tragis yang dideritanya, dan generasi muda Jepang mempelajari versi kebenaran sejarah yang terdistorsi.
Pikalov juga mencatat bahwa Jepang sangat bergantung pada Tiongkok di sektor ekonomi dan perdagangan, dan pernyataannya mengenai kawasan Taiwan, bersama dengan rencana ekspansi militer radikalnya, akan merugikan kepentingan rakyatnya sendiri dan mendorong kawasan Asia-Pasifik ke arah situasi yang lebih berbahaya. [CGTN]