Bharata Online - Berita tentang derasnya masuk kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) asal Tiongkok ke Indonesia sepanjang 2025 sesungguhnya bukan sekadar fenomena otomotif, melainkan cerminan pergeseran struktur kekuatan ekonomi-politik global yang semakin nyata.
Apa yang terjadi di pasar EV Indonesia hari ini adalah manifestasi konkret dari keberhasilan strategi pembangunan teknologi, industri, dan energi Tiongkok yang terintegrasi, jangka panjang, dan berbasis negara (state-led development), sesuatu yang dalam dua dekade terakhir justru gagal direplikasi secara konsisten oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat.
Dari perspektif ekonomi politik internasional, ekspansi masif merek-merek EV Tiongkok seperti BYD, Wuling, Chery, GAC Aion, Xpeng, hingga Changan mencerminkan keunggulan struktural Tiongkok dalam menguasai rantai nilai global (global value chain) kendaraan listrik.
Tiongkok tidak hanya mengekspor produk akhir, tetapi mengendalikan hampir seluruh mata rantai strategisnya mulai dari bahan baku, manufaktur baterai, teknologi kendaraan, hingga sistem penyimpanan energi.
Data Gaikindo yang menunjukkan penjualan EV Tiongkok di Indonesia menembus lebih dari 76.000 unit sepanjang Januari–November 2025, naik 119 persen secara tahunan, adalah bukti konkret bagaimana keunggulan struktural ini diterjemahkan menjadi dominasi pasar riil, bukan sekadar wacana geopolitik.
Dalam paradigma realisme struktural, dominasi Tiongkok di sektor EV dan baterai dapat dipahami sebagai upaya rasional sebuah negara besar untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di era transisi energi global.
Berbeda dengan Barat yang masih terjebak dalam tarik-menarik kepentingan pasar bebas, lobi industri lama, dan fragmentasi kebijakan, Tiongkok sejak awal memandang kendaraan listrik dan penyimpanan energi sebagai instrumen kekuatan nasional.
Hasilnya terlihat jelas, enam pemasok sel baterai terbesar dunia seluruhnya berasal dari Tiongkok, dengan CATL dan BYD memimpin hampir separuh pasar global. Bahkan perusahaan ikonik Amerika seperti Tesla tetap bergantung pada sel baterai buatan Tiongkok, sebuah ironi yang memperlihatkan rapuhnya klaim kemandirian teknologi Barat.
Bagi Indonesia, kehadiran EV Tiongkok dengan harga terjangkau bahkan di bawah Rp200 juta seperti BYD Atto 1 dan potensi BYD Dolphin Mini di kisaran Rp150 jutaan mengindikasikan demokratisasi elektrifikasi yang selama ini gagal diwujudkan oleh produsen Barat dan Jepang.
Dalam pendekatan liberalisme ekonomi, kompetisi yang sehat seharusnya menurunkan harga dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Fakta bahwa justru produsen Tiongkok yang mampu melakukan ini menunjukkan bahwa pasar bebas global saat ini bekerja lebih menguntungkan bagi aktor yang memiliki kapasitas industri dan dukungan negara yang kuat, bukan bagi mereka yang hanya mengandalkan retorika inovasi.
Lebih jauh, dampak ekspansi EV Tiongkok tidak berhenti pada konsumen, tetapi merambat ke sektor industri dan tenaga kerja. Volume pasar yang besar mendorong investasi perakitan lokal, penguatan rantai pasok komponen, hingga percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Ini sejalan dengan teori developmental state, ketika negara berperan aktif menciptakan pasar, bukan sekadar mengatur pasar. Berbeda dengan AS yang cenderung mempolitisasi isu EV dan baterai melalui pembatasan investasi dan sanksi, Tiongkok justru mendorong ekspansi industrinya keluar negeri, menciptakan ketergantungan timbal balik yang menguntungkan negara mitra seperti Indonesia.
Isu keamanan data otomotif yang kerap dijadikan narasi kritis oleh Barat terhadap teknologi Tiongkok juga patut dilihat secara lebih objektif. Fakta bahwa pemerintah Tiongkok telah menerapkan Peraturan Pengelolaan Keamanan Data Otomotif sejak 2021, lengkap dengan kewajiban anonimisasi data, pembatasan presisi, dan persetujuan eksplisit pengguna, menunjukkan tingkat keseriusan regulasi yang sering kali justru melampaui standar banyak negara Barat.
Lulusnya 43 model dari sembilan perusahaan besar Tiongkok dalam evaluasi keamanan data nasional membantah stigma bahwa teknologi Tiongkok identik dengan kelalaian privasi. Dalam perspektif konstruktivisme, ini menunjukkan bagaimana Tiongkok berupaya membentuk norma baru tata kelola teknologi global, bukan sekadar mengikuti standar Barat.
Keunggulan Tiongkok semakin nyata ketika melihat industri baterai dan penyimpanan energi global. Lonjakan ekspor baterai Tiongkok hingga menembus 65 miliar dolar AS (setara Rp1090 triliun) sepanjang 2025, didorong oleh kebutuhan pusat data kecerdasan buatan di AS dan modernisasi jaringan listrik Eropa, memperlihatkan paradoks geopolitik bahwa Barat mengkritik dominasi Tiongkok, tetapi secara struktural justru semakin bergantung padanya.
Reformasi pasar listrik Tiongkok yang memungkinkan sistem penyimpanan energi beroperasi berbasis lelang pasar menunjukkan fleksibilitas kebijakan yang adaptif terhadap mekanisme pasar, sebuah kombinasi unik antara kontrol negara dan efisiensi ekonomi.
Dalam kerangka teori ketergantungan, posisi Tiongkok kini bukan lagi sebagai negara periferi atau semi-periferi, melainkan sebagai pusat baru sistem ekonomi dunia di sektor energi hijau. Negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak lagi bergantung pada teknologi Barat semata, melainkan memiliki alternatif nyata melalui kemitraan dengan Tiongkok.
Bagi Indonesia, dengan cadangan nikel terbesar dunia, kolaborasi dengan raksasa baterai Tiongkok membuka peluang alih teknologi, peningkatan nilai tambah domestik, dan integrasi ke dalam rantai pasok global yang lebih strategis daripada sekadar menjadi pasar bagi produk Barat berharga mahal.
Dibandingkan AS dan sekutunya yang cenderung menggunakan pendekatan koersif melalui tarif, sanksi, dan pembatasan investasi, strategi Tiongkok lebih bersifat produktif dan material dengan menghadirkan teknologi yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih siap pakai.
Hasilnya terasa langsung oleh masyarakat umum, bukan hanya oleh elit kebijakan. Inilah yang membuat pengaruh Tiongkok di Indonesia dan negara berkembang lainnya semakin kuat secara sosial, bukan sekadar diplomatik.
Oleh karena itu, peningkatan pesat EV dan baterai Tiongkok di Indonesia menegaskan satu hal penting bahwa dalam era transisi energi dan teknologi, kekuatan global tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling lantang berbicara tentang nilai-nilai, tetapi oleh siapa yang mampu menyediakan solusi nyata, terjangkau, dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, Tiongkok jelas berada selangkah bahkan beberapa langkah di depan AS dan Barat. Bagi Indonesia, membaca arah perubahan ini secara jernih bukan soal memilih ideologi, melainkan soal memilih masa depan pembangunan yang paling rasional dan menguntungkan bagi kepentingan nasional.
