BEIJING, Radio Bharata Online – Menyoroti potensi konflik militer di Selat Taiwan dan tantangan strategis di Laut Tiongkok Selatan karena perbedaan klaim, Filipina menerbitkan kebijakan keamanan nasional baru, yang berupaya meningkatkan kemampuannya untuk mengatasi ancaman eksternal, dan memperkuat hubungan dengan aliansi.
Analis Tiongkok pada hari Rabu memperingatkan, dokumen semacam itu membuktikan bahwa Manila semakin menjadi jembatan di Asia, untuk mendukung propaganda anti-Tiongkok, dengan mengorbankan keamanan dan kepentingannya sendiri.
Dokumen Kebijakan Keamanan Nasional (NSP) 2023 hingga 2028 setebal 48 halaman, diluncurkan pada hari Selasa di Manila, setelah disetujui oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr, yang menyatakan bahwa konflik militer apa pun di Selat Taiwan, pasti akan melibatkan Filipina, mengingat kedekatan geografis Taiwan dengan kepulauan Filipina, dan kehadiran lebih dari 150.000 orang Filipina di Taiwan.
Pakar militer dan komentator TV Tiongkok, Song Zhongping mengatakan, secara geografis, letak Filipina dekat dengan Taiwan, dimana terdapat banyak pangkalan militer AS, yang mendapat otorisasi dari Manila untuk menyerang Tiongkok, jika pecah konflik lintas-Selat, dan pasti akan menjadi medan perang.
Song mempertanyakan, apakah ini merupakan pilihan strategis terbaik Manila untuk mengamankan diri, atau justru akan terjadi sebaliknya.
Dokumen NSP Filipina itu juga menunjukkan, persaingan strategis antara AS dan Tiongkok sebagai faktor yang menambah ketegangan di wilayah tersebut.
Analis khawatir, dokumen tersebut mengisyaratkan bahwa Filipina akan menciptakan putaran gesekan baru di Laut Tiongkok Selatan.
Dai Fan, direktur Pusat Studi Filipina di Universitas Jinan di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan, kepada Global Times hari Rabu mengatakan, bahwa dokumen NSP akan berfungsi sebagai panduan, untuk penyesuaian diplomasi utama pemerintah Marcos Jr dalam lima hingga enam tahun ke depan. Dari dokumen tersebut dapat diketahui, bahwa Manila sedang bersiap untuk memperkuat keamanan dan hubungan diplomatiknya dengan AS, dengan menekankan pentingnya mengatasi ancaman, terkait masalah lintas Selat dan Laut Tiongkok Selatan. (GT)
