Beijing, Bharata Online - Tiongkok akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sahnya setelah Departemen Perdagangan AS mengeluarkan aturan final sementara yang membatasi akses jarak jauh terhadap semikonduktor canggih. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, dalam sebuah konferensi pers rutin pada hari Selasa (17/11) di Beijing.

Aturan sementara yang diterbitkan pada hari Senin (16/11) itu mewajibkan perusahaan untuk memperoleh izin sebelum mengekspor, mengekspor kembali, atau mentransfer cip dan server kecerdasan buatan (AI) ke pusat data di mana pun di dunia, jika pusat data tersebut berpotensi menyediakan daya komputasi bagi perusahaan di Tiongkok atau negara-negara lain yang terkena pembatasan.

"Pihak AS telah berulang kali memperluas konsep keamanan nasional secara berlebihan, menyalahgunakan langkah-langkah pengendalian ekspor, bahkan sampai mencampuri perdagangan normal serta kerja sama sains dan teknologi antara Tiongkok dan negara lain, dengan tujuan menekan industri berteknologi tinggi Tiongkok. Ini adalah bentuk nyata dari paksaan ekonomi dan yurisdiksi jangkauan luas (long-arm jurisdiction)," ujar Guo.

"Tindakan ini bertentangan dengan konsensus yang telah dicapai oleh kedua belah pihak, merugikan hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan Tiongkok, serta mengganggu stabilitas rantai industri dan rantai pasok global. Tiongkok akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk dengan tegas melindungi hak dan kepentingan sahnya sendiri," kata Guo.

Ia juga menegaskan bahwa posisi Tiongkok terkait masalah ekspor cip AS ke Tiongkok tetap konsisten. Menanggapi pertanyaan media mengenai laporan terkait pengiriman cip Nvidia, Guo menyatakan, "Saya ingin menegaskan bahwa posisi Tiongkok mengenai masalah ekspor cip AS ke Tiongkok tetap konsisten."