BEIJING, Radio Bharata Online - Pemerintah Vietnam mengatakan akan menyelidiki operasi TikTok di negara itu mulai Mei, dalam upaya untuk memastikan platform video itu mematuhi peraturan tentang manajemen konten, pembayaran pajak, dan kebijakan komersial.
Perwakilan kementerian Le Quang Tu Do dalam sebuah pernyataan minggu ini mengatakan, aplikasi populer, yang memuat video dalam ukuran byte, baru-baru ini mengizinkan konten "beracun, ofensif, palsu, dan takhayul" di platformnya.
Do mengatakan, TikTok, Facebook, dan YouTube semuanya adalah media sosial lintas batas dengan standar internasional. Namun saat beroperasi di Vietnam, platform tersebut harus mematuhi peraturan lokal tentang konten dan kewajiban pajak.
Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik pemerintah Vietnam baru-baru ini mengatakan, perusahaan itu akan mengunjungi kantornya di Vietnam pada kuartal kedua.
Melalui email, TikTok Vietnam mengatakan, kunjungan itu adalah kegiatan inspeksi interdisipliner yang direncanakan oleh pemerintah, dan sejalan dengan undang-undang Vietnam untuk perusahaan yang beroperasi di negara itu.
Menurut data perusahaanm platform tersebut menghapus 1,7 juta video atas permintaan pemerintah Vietnam pada kuartal keempat tahun lalu, karena dianggap melanggar kebijakan pemerintah.
Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, TikTok Vietnam juga mengatakan telah meningkatkan pedomannya yang diharapkan berlaku mulai 24 April, agar lebih transparan tentang peraturan dan penerapannya.
Di Vietnam, aplikasi tersebut memiliki hampir 50 juta pengguna berusia 18 tahun ke atas. (CGTN)
