Selesainya legislasi tersebut menandai berhasilnya penyelesaian kerja legislatif pada Pasal 23 Undang-Undang Dasar HKSAR yang sempat tertunda selama hampir 27 tahun

Hong Kong, Radio Bharata Online - Menurut beberapa penduduk Hong Kong dari berbagai sektor, Undang-undang Perlindungan Keamanan Nasional diharapkan dapat memberikan jaminan kelembagaan yang penting bagi kemakmuran, stabilitas dan pembangunan kawasan di Hong Kong.

Dewan Legislatif (LegCo) Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) pada hari Selasa (19/3) mengesahkan rancangan undang-undang yang menjaga keamanan nasional, sebuah tonggak sejarah HKSAR dalam memenuhi tugas konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar HKSAR.

RUU tersebut disahkan dengan suara bulat pada pembacaan ketiga di LegCo. Menurut proses pembuatan undang-undang HKSAR, ketika sebuah RUU telah dibacakan sebanyak tiga kali, maka RUU tersebut menjadi peraturan yang disahkan oleh LegCo. Undang-undang Perlindungan Keamanan Nasional akan dikukuhkan dan berlaku efektif pada tanggal 23 Maret 2024.

Selesainya legislasi tersebut menandai berhasilnya penyelesaian kerja legislatif pada Pasal 23 Undang-Undang Dasar HKSAR yang sempat tertunda selama hampir 27 tahun.

Anggota Dewan Legislatif Regina Ip Lau Suk-yee mengatakan bahwa peraturan tersebut akan memberikan jaminan kelembagaan, memungkinkan pemerintah HKSAR untuk fokus pada pengembangan perekonomian.

"Saya pikir ini akan sangat membantu untuk meningkatkan perasaan patriotik masyarakat Hong Kong di masa depan. Peraturan ini tentunya dapat menjaga keunggulan inti Hong Kong dan menambah lebih banyak lagi. keuntungan. Pertama, kita dapat menutup semua celah keamanan, membuat hidup kita lebih aman dan stabil. Kedua, setelah menyelesaikan pekerjaan legislatif, pemerintah dapat melakukan segala upaya untuk mengembangkan perekonomian kita dengan mengintegrasikan ke dalam pembangunan Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area dan mendorong transformasi ekonomi secepatnya," kata Ip.

"Penyelesaian undang-undang Pasal 23 ini melengkapi undang-undang keamanan nasional di Hong Kong. Undang-undang tersebut telah membangun penghalang yang lebih aman, menjadikan undang-undang kita lebih kuat dan beralasan, serta meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi keamanan negara kita dan kemakmuran. dan stabilitas Hong Kong," kata Tam Kam-kau, anggota Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok ke-14 dan juga Ketua Federasi Relawan Hong Kong.

Simon Chan Sai-ming, Ketua Hong Kong Cyberport Management Company Limited yang menjalankan Cyberport, sebuah kawasan bisnis teknologi Hong Kong, mengatakan bahwa peraturan tersebut akan membantu wilayah tersebut menarik lebih banyak investor luar negeri.

"Kami menyambut baik dan mendukung undang-undang Pasal 23 oleh Dewan Legislatif, karena ini sangat penting bagi Hong Kong, karena dapat membantu menciptakan lingkungan pembangunan yang relatif stabil dan sehat. Saya pikir lingkungan investasi dan inovasi dan teknologi Lingkungan di Hong Kong akan memiliki prospek yang lebih jelas. Akan lebih mudah menarik investor luar negeri untuk mengembangkan inovasi dan teknologi di Hong Kong dan ini akan menjadi dorongan besar bagi kami," kata Chan.