BEIJING, Bharata online - Arah hubungan Tiongkok dan Jepang pada masa mendatang tergantung sikap dari pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dalam konferensi pers soal "Kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri Tiongkok" di Beijing, Minggu (08/3).
Pada tahun 2025 lalu, Wang Yi menyebut adalah tahun peringatan 80 tahun kemenangan "Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok terhadap Agresi Jepang" yang semestinya menjadi masa refleksi Jepang atas catatan buruk invasi dan kolonialisasi atas Tiongkok, termasuk Taiwan.
Namun pemimpin Jepang yang sedang menjabat, ungkap Wang Yi, justru menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu di Taiwan, hal itu akan menjadi 'situasi krisis kelangsungan hidup' bagi Jepang, dan atas dasar itu Jepang dapat menjalankan apa yang disebut hak bela diri kolektif padahal hak bela diri harus didasarkan pada prasyarat bahwa negara sendiri telah mengalami serangan bersenjata.
"Saya ingin bertanya, urusan Taiwan adalah urusan dalam negeri Tiongkok, dengan hak apa Jepang ikut campur? Jika sesuatu terjadi di wilayah Taiwan milik China, dengan wewenang apa Jepang dapat menjalankan hak bela diri? Apakah yang disebut hak bela diri kolektif berarti hendak mengganti konstitusi damai yang menetapkan penolakan hak berperang?" ungkap Wang Yi.
Jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa militerisme Jepang pada masa lalu pernah menggunakan dalih "situasi krisis kelangsungan hidup" untuk melancarkan agresi ke luar negeri, maka tidak mungkin rakyat Tiongkok dan rakyat berbagai negara Asia tidak merasa sangat waspada dan cemas, katanya.
"Jepang hendak menuju ke mana?," tanya Wang Yi.
Seperti dikutip dari Antara, Wang Yi pun berharap rakyat Jepang dapat membuka mata dengan jernih dan tidak membiarkan lagi siapa pun hari ini bertindak tanpa tahu diri dan mengulangi kesalahan masa lalu.
"Tiongkok yang telah berkembang dan kuat, serta 1,4 miliar rakyat Tiongkok juga sama sekali tidak akan mengizinkan siapa pun lagi membenarkan kolonialisme atau membalikkan putusan terhadap agresi," ungkap Wang Yi.
Selain itu, Wang Yi pun menyebut bahwa Taiwan sejak dahulu adalah wilayah Tiongkok.
"Pada masa lalu, sekarang, maupun masa depan, Taiwan sama sekali tidak mungkin menjadi negara. Kembalinya Taiwan ke China merupakan hasil kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok terhadap agresi Jepang, dan juga buah kemenangan Perang Dunia II," jelas Wang Yi.
Artinya, segala upaya menciptakan "Dua Tiongkok" atau "Satu Tiongkok satu Taiwan", kata Wang Yi di arena internasional pasti akan gagal.
"Partai Progresif Demokratik secara keras kepala berpegang pada posisi separatis 'kemerdekaan Taiwan' dan merupakan sumber kekacauan yang merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," tegas Wang Yi.
Fakta telah berulang kali membuktikan bahwa semakin jelas sikap masyarakat internasional menentang separatisme "kemerdekaan Taiwan", kata Wang yi.
Semakin teguh sikap menjunjung prinsip satu Tiongkok maka perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan akan semakin terjamin, katanya, menambahkan.
"Masalah Taiwan adalah urusan dalam negeri Tiongkok dan merupakan inti dari kepentingan inti Tiongkok. Garis merah ini tidak boleh dilampaui atau diinjak-injak. Kami sama sekali tidak akan mengizinkan siapa pun atau kekuatan mana pun memisahkan Taiwan yang telah lama dipulihkan lebih dari 80 tahun lalu kembali dari Tiongkok," tegas Wang Yi
Menlu Tiongkok itu menyebut proses sejarah untuk menyelesaikan masalah Taiwan dan mewujudkan penyatuan penuh ke tanah air Tiongkok tidak dapat dihentikan.
"Siapa yang mengikuti arus akan sejahtera, siapa yang melawannya akan binasa," kata Wang Yi.
Sebelumnya pada 7 November 2025, PM Jepang Sanae Takaichi mengatakan penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan, dapat "menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang".
Pernyataannya itu masih menimbulkan ketegangan dalam hubungan Tiongkok-Jepang karena dipahami bahwa pemerintah Jepang mengizinkan Pasukan Bela Dirinya bertindak untuk mendukung Taiwan jika Tiongkok memberlakukan blokade maritim terhadap Taiwan atau melakukan bentuk tekanan lainnya.
Atas pernyataan Takaichi itu, Tiongkok sudah melakukan sejumlah tindakan balasan antara lain dengan menangguhkan kembali impor produk laut Jepang, memutus pertemuan pejabat tinggi pemerintah, menyarankan warganya untuk tidak bepergian maupun belajar di Jepang, menghentikan rilis film Jepang, hingga berjanji untuk membalas dengan tegas jika Tokyo terlibat secara militer dalam urusan Taiwan.
Saat ini, Taiwan dipimpin Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP). Dia dikenal sebagai pemimpin yang sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan Taiwan.
Beijing menyebut dia "berbahaya" dan menjadi salah satu "kelompok separatis" sehingga dapat memicu konflik lintas Selat. [Antara]
