Dikabarkan, pada hari Senin lalu (15/5), dalam pidatonya terkait Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2022, Menlu AS Antony Blinken mencoreng kebijakan beragama Tiongkok. Menanggapi hal tersebut, jubir Kemenlu Tiongkok Wang Wenbin dalam jumpa pers hari Selasa (16/5) kemarin menyatakan, perkataan terkait AS mengabaikan kenyataan, serta menghina kebijakan bangsa dan beragama Tiongkok, penuh dengan prasangka ideologi, sama sekali tidak memiliki batasan dan sangat konyol. Tiongkok tidak dapat menerima dan menentang tegas hal tersebut.
Wang Wenbin menunjukkan, pemerintah Tiongkok memelihara kebebasan beragama warga negaranya berdasarkan hukum, berbagai etnis Tiongkok sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk beragama berdasarkan hukum.
Sejauh ini, jumlah pemeluk agama di Tiongkok tercatat sekitar 200 juta orang, jumlah staf keagamaan mencapai lebih dari 380 ribu orang, dan jumlah kelompok agama tercatat 5.500 buah lebih, tempat ibadah yang telah didaftarkan mencapai 140 ribu buah, bahkan di Xinjiang saja, jumlah mesjid mencapai 24 ribu buah. Apa yang disebut sebagai genosida ras justru adalah kebohongan abad yang dibuat oleh AS. Sejak dibentuk pada 60 tahun lalu, agregat ekonomi Daerah Otonom Uygur Xinjiang bertumbuh 160 kali lipat, jumlah populasi etnis Uygur bertambah sampai 12 juta dari 2,2 juta jiwa semula, usia harapan hidup rata-ratanya meningkat dari 30 tahun sampai 74,7 tahun.
Wang Wenbin memperkenalkan, saat ini, kehidupan sosial di Xinjiang stabil, ekonominya berkembang pesat, rakyatnya bersatu-padu, kehidupan antar masyarakat beragamanya rukun, dan kehidupan rakyat membaik. Selama beberapa tahun terakhir ini, sebanyak 2.000 pejabat, tokoh agama dan jurnalis dari kurang lebih 100 negara dan organisasi internasional telah berkunjung ke Xinjiang, mereka menilai tinggi stabilitas, kemakmuran dan perkembangan Xinjiang, memahami dan mendukung usaha anti terorisme dan pemberantasan ekstremisme, tokoh-tokoh berwawasan dari berbagai negara termasuk AS memperkenalkan keadaan riil dan berkomentar secara objektif dan adil terkait Xinjiang.
AS yang mengabaikan kenyataan objektif dan berulang kali menggembar-gemborkan kebohongan serta mengeluarkan perkataan keliru hanya bertujuan untuk menindas Tiongkok dengan Xinjiang, dan mencari dalih untuk mengekang dan menekan Tiongkok. Masyarakat internasional telah melihatnya dengan jelas. Tiongkok menasihati AS untuk memandang tepat dan mengintrospeksi masalahnya sendiri, menghormati kenyataan dan kebenaran, berhenti melakukan standar ganda, berhenti campur tangan dalam urusan intern Tiongkok melalui HAM, agama dan masalah etnis, serta tidak mencoba untuk mencegah perkembangan Tiongkok dengan tindakan-tindakan tersebut.
Pewarta : CRI
