Beijing, Radio Bharata Online - Bea Cukai Tiongkok mengumumkan pada hari Jum'at (7/7) larangan impor makanan dari 10 prefektur Jepang karena alasan keamanan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah masuknya makanan yang terkontaminasi nuklir ke Tiongkok.
Menurut situs wikipedia.org, Prefektur adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang mandiri.
Di antara kesepuluh prefektur tersebut adalah Fukushima, yang menjadi tempat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi dan sumber kecelakaan nuklir paling parah sejak bencana Chernobyl.
Biro Keamanan Pangan Impor dan Ekspor dari Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok atau General Administration of Customs of China (GACC) mengatakan bahwa dokumen sertifikasi yang menyertai makanan dari daerah lain di Jepang akan ditinjau secara ketat sebelum diizinkan masuk ke Tiongkok.
Menurut seorang pejabat biro tersebut, semua produk makanan Jepang yang diekspor ke Tiongkok, terutama produk akuatik, harus menjalani prosedur pemeriksaan yang ketat.
Pejabat tersebut mengatakan bahwa sejak kecelakaan nuklir terjadi pada tahun 2011, bea cukai Tiongkok telah mengawasi makanan Jepang yang diekspor ke Tiongkok dengan ketat dan menjaga agar tidak ada kontaminasi radioaktif. Pihaknya juga telah mengikuti dengan seksama langkah-langkah yang relevan yang diambil oleh pemerintah Jepang, dan terus melakukan penilaian risiko kontaminasi radioaktif pada makanan Jepang dan merespons tepat waktu.
Pejabat tersebut mengatakan bahwa bea cukai Tiongkok telah memperhatikan laporan Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA) tentang air yang terkontaminasi nuklir di Jepang. Ia juga mengatakan bahwa laporan tersebut tidak mewakili pandangan semua ahli yang terlibat dalam penilaian tersebut, dan masih banyak aspek yang harus ditangani.
Dengan fokus global pada rencana Jepang yang sangat kontroversial untuk membuang air yang terkontaminasi ke laut, bea cukai Tiongkok bersumpah untuk tetap sangat waspada dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi konsumen Tiongkok.
