BEIJING, Radio Bharata Online - Tiongkok bersikeras mempertahankan statusnya sebagai negara berkembang yang telah diakui oleh dunia, dan menolak keinginan Amerika Serikat (AS) yang hendak melabelinya sebagai negara maju.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok (MFA), Wang Wenbin, di Beijing, Jumat (12/5) mengatakan, status Tiongkok sebagai negara berkembang memiliki dasar yang kokoh, yang diakui oleh WTO dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Dan status ini tidak boleh lepas dari Tiongkok.
Menurut Wang, status Tiongkok sebagai negara berkembang juga didukung oleh fakta-fakta konkret, seperti PDB tahun 2022 sebesar 12.741 dollar AS, atau seperlima dari ekonomi negara maju, dan seperenam dari AS.
Seperti dikutip Global Times, Produk Nasional Bruto Tiongkok menempati peringkat ke-68, dan Indeks Pembangunan Manusia berada di urutan ke-79 dunia pada 2021, sama dengan negara-negara besar berkembang lainnya.
Namun demikian, sepanjang 2013- 2021, Tiongkok telah menyumbang rata-rata 38,6 persen pertumbuhan ekonomi dunia, atau lebih besar dibandingkan kontribusi negara-negara maju yang tergabung dalam G7.
Selama bertahun-tahun, menurut Wang, Tiongkok bekerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dalam memperjuangkan pembangunan nasional secara bebas dan kepentingan bersama.
Menanggapi Kongres AS, yang menentang status negara berkembang Tiongkok di WTO, dan meminta Departemen Luar Negeri AS tidak mengklasifikasikan Tiongkok sebagai negara berkembang, Wang menegaskan, bahwa AS tidak berhak memutuskan, apakah Tiongkok berstatus sebagai negara berkembang atau bukan.
Wang justru menilai upaya AS tersebut, ditujukan untuk menabur bibit perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya. Tetapi Tiongkok tidak akan jatuh dalam perangkap tersebut. Tiongkok akan tegas mempertahankan status negara berkembang, dan meningkatkan solidaritas dengan negara-negara berkembang lainnya. (Global Times)
