Beijing, Radio Bharata Online - Menurut para pejabat senior dalam sebuah konferensi pers pada hari Jum'at (14/7), Tiongkok telah meluncurkan peraturan tentang perlindungan dan bantuan konsuler untuk lebih melindungi keselamatan dan hak-hak personil dan institusi Tiongkok di luar negeri.
Menurut pernyataan resmi, peraturan yang terdiri dari 27 item ini akan mulai berlaku pada 1 September 2023 mendatang. Para pejabat itu mengatakan peraturan penting ini akan membuat perlindungan dan bantuan konsuler negara tersebut menjadi lebih berbasis hukum, terlembaga dan terstandardisasi.
"Peraturan ini merupakan rangkuman dan penyempurnaan dari praktik-praktik jangka panjang kami dalam perlindungan dan pelembagaan konsuler. Ini juga merupakan peraturan administratif pertama yang ditujukan untuk melindungi keselamatan dan hak-hak warga negara dan lembaga Tiongkok di luar negeri, yang tidak diragukan lagi akan meningkatkan kemampuan kami dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan konsuler sesuai dengan hukum," kata Wakil Menteri Luar Negeri, Deng Li.
Tiongkok telah menjadi sumber wisatawan outbound terbesar di dunia selama bertahun-tahun sebelum wabah pandemi Covid-19. Volume wisatawan outbound meningkat tajam setelah negara tersebut mengoptimalkan manajemen Covid-19 pada awal tahun 2023.
Tiongkok juga merupakan salah satu negara sumber terpenting bagi pelajar luar negeri di lebih dari 100 negara di seluruh dunia.
Data industri juga menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2022, jumlah perusahaan luar negeri yang didanai oleh Tiongkok mencapai 46.000, yang mencakup 190 negara dan wilayah di seluruh dunia, dengan lebih dari 150.000 karyawan Tiongkok.
Dewan Negara juga akan secara aktif memobilisasi subdivisinya, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk terus memperkuat pengembangan kapasitas keamanan bagi orang Tionghoa di luar negeri.
"Kami akan memberikan peran penuh pada peran koordinasi mekanisme pertemuan bersama antar kementerian untuk perlindungan keselamatan warga negara dan lembaga Tiongkok di luar negeri, memperkuat kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Komisi Kesehatan Nasional, Kementerian Transportasi dan departemen lain untuk bersama-sama menerapkan peraturan dengan baik, untuk memastikan keselamatan warga negara Tiongkok di luar negeri," kata Zhang Weiguo, Kepala Biro pertukaran dan kerja sama internasional di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
"Kami juga akan terus memperkuat kerja sama keselamatan pariwisata dalam kerja sama pariwisata bilateral dan multilateral, dan mendesak departemen pariwisata pemerintah daerah untuk memperhatikan keselamatan pribadi dan properti wisatawan Tiongkok, serta memberikan layanan dan keamanan yang baik kepada wisatawan Tiongkok," imbuhnya.
