JAKARTA, Radio Bharata Online - Dalam laporan global tentang krisis pangan terbaru yang dirilis oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) baru-baru ini, menyebutkan pada 2022 lalu sekitar 258 juta orang di 58 negara menghadapi krisis rawan pangan akut, atau tingkat yang lebih buruk.
Lembaga tersebut juga memperkirakan pada 2023, sebanyak 153 juta orang akan menderita kerawanan pangan akut pada tingkat krisis, atau lebih buruk.
Menanggapi laporan tersebut, pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan, sektor pertanian harus diperkuat dengan meningkatkan kesejahteraan petani, agar bencana kelaparan tidak sampai merambah ke Indonesia.
Menurut Zainal, kesejahteraan petani sebagai produsen lini terdepan pertanian, harus terjamin. Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan petani rugi atau hanya untung tipis, harus segera dibenahi. Karena para petanilah yang bekerja dan menghadapi masalah.
Menurutnya, kalau terus merugi, petani tentu tidak berminat lagi untuk menanam. Dan jika mereka benar-benar berhenti berproduksi, masyarakat juga yang rugi, karena pemerintah mau tidak mau pasti mengimpor kebutuhan pokok.
Zainal menegaskan, harus ada surplus atau instentif yang cukup bagi produsen, agar ada kelanjutan produksi. Bila produsen berhenti berproduksi maka kita akan terjebak impor, dan akibatnya perekonomian desa akan terhenti, dan kesenjangan semakin lebar.
Secara terpisah, pengajar Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Saptarining Wulan, mengatakan, kerawanan pangan itu terjadi karena fenomena perubahan iklim, pertumbuhan jumlah penduduk, dan juga maraknya alih fungsi lahan pertanian sehingga produksi pangan terus turun.
Melihat ancaman tersebut, dia mengatakan sudah saatnya bagi pemerintah untuk kembali ke spesies tanaman pangan asli lokal, seperti sagu, sorgum atau umbi-umbian, yang merupakan makanan nenek moyang sejak dahulu. (Koran Jakarta)
