JAKARTA, Radio Bharata Online - Target Indonesia untuk meraih ketahanan pangan masih sebatas impian. Sejarah mencatat, upaya peningkatan hasil produksi beras pernah dilakukan oleh Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Selanjutnya, pemerintah melalui program Bimbingan Masal (Bimas) berupaya mendorong peningkatan hasil produksi beras.
Saat ini, Presiden Jokowi menggalakkan "Food Estate" atau lumbung pangan, namun juga belum kunjung mendapatkan hasil pertanian yang mampu menutupi kebutuhan pangan dalam negeri. Impor berbagai komoditas pangan pun, seperti beras, jagung, kedelai, hingga gandum masih terus berjalan.
Asisten Deputi Utusan Khusus Presiden (UKP) RI, Ahmad Yakub, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Kamis (20/7), mengatakan, dalam rangka mencapai ketahanan pangan nasional, selain fokus pada upaya peningkatan produksi dan konsumsi, juga perlu edukasi dan sosialisasi, tentang budaya konsumsi pangan yang bijaksana.
Menurutnya diperlukan edukasi secara masif kepada masyarakat, agar bijak dalam konsumsi pangan, lebih baik menambah daripada membuang, serta mengambil makanan secukupnya, dan menghabiskannya.
Yakub juga mengatakan, Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional dengan melibatkan semua pihak. Data yang akurat dan kebijakan yang tepat, akan menjadi dasar untuk mengoptimalkan produksi pangan, mengatasi food waste, dan menjaga stabilitas pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dia juga menyoroti masalah food waste yang menjadi perhatian serius di seluruh Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari UNEP (United Nations Environment Programme) pada tahun 2021, Indonesia menempati urutan keempat terbesar di dunia dalam produksi sampah makanan (food waste), setelah Tiongkok, India, dan Nigeria, dengan total food waste mencapai 21 juta ton per tahun. (Koran Jakarta)
