Jenewa, Bharata Online - Perwakilan Tiongkok di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) mengatakan pada hari Rabu (25/2) bahwa Jepang memiliki sejarah kelam terkait kekejaman, dan bahwa Jepang harus terlebih dahulu menebus kejahatan masa lalunya sebelum berani memberi ceramah kepada negara lain tentang hak asasi manusia.
Pada sesi ke-61 UNHRC di Jenewa, Swiss, Wang Nian, Perwakilan Tiongkok, dengan tegas membantah pernyataan keliru terkait Tiongkok yang dibuat oleh Jepang dan sejumlah negara lain termasuk Finlandia, Lithuania, dan Australia, dengan mengatakan bahwa negara-negara tersebut menyalahgunakan platform Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan terus-menerus membuat dan menyebarkan disinformasi untuk menyerang dan mencemarkan nama baik Tiongkok.
"Negara-negara seperti Jepang, yang sok memberi ceramah kepada negara lain tentang situasi hak asasi manusia mereka, sebenarnya memiliki rekam jejak yang buruk dalam masalah hak asasi manusia. Jepang tidak menunjukkan tanda-tanda merenungkan kejahatan historisnya. Setelah pernah menempuh jalan militerisme, Jepang melancarkan perang agresi dan melakukan kejahatan berat terhadap kemanusiaan, menimbulkan penderitaan yang luar biasa di berbagai wilayah dan dunia. Namun, Jepang tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Jika Jepang ingin berbicara tentang hak asasi manusia, Jepang harus terlebih dahulu merenungkan kejahatan historisnya sendiri," ujarnya.
"Masalah 'wanita penghibur' tetap menjadi perhatian lama bagi komunitas internasional. Wanita dari Tiongkok, Republik Demokratik Korea, Kamboja, dan negara-negara lain yang menderita pelecehan seksual selama Perang Dunia II belum menerima keadilan. Jepang telah menolak hak-hak dasar dan martabat para korban ini, mempertahankan sikap yang tidak pantas dan tidak jujur terhadap sejarah dan kekejamannya. Tiongkok mendesak Jepang untuk melakukan refleksi mendalam dan menangani dengan benar masalah-masalah yang tersisa dari sejarah, termasuk masalah 'wanita penghibur'," kata Wang.
"Tiongkok mendesak Jepang untuk menghadapi pelanggaran serius terhadap hak-hak perempuan dan hak asasi manusia lainnya di negaranya sendiri, untuk melakukan introspeksi diri yang tulus, serta untuk mengakui dan memperbaiki kesalahannya. Jepang harus segera berhenti membuat komentar yang tidak beralasan tentang kondisi hak asasi manusia di negara lain dan menghentikan tindakannya yang merusak dialog dan kerja sama hak asasi manusia internasional," tegasnya.
