Opini : Sidang Pleno Kelima Komisi Disiplin PKT Tuntas, Tiongkok Kirim Sinyal Keras Siap Meratakan Koruptor Tanpa Pandang Bulu

Bharata Online - Pernah nggak kita merasa marah, capek, atau bahkan pasrah setiap kali mendengar kata korupsi? Seolah-olah ia adalah penyakit kronis yang selalu kambuh dan tak pernah benar-benar sembuh. Hampir semua negara bicara soal integritas, transparansi, dan reformasi, tapi di lapangan praktik lama terus berulang. Janji pemberantasan korupsi datang silih berganti, sementara rakyat diminta terus bersabar. Di titik inilah muncul pertanyaan besar, apakah korupsi memang tak terhindarkan, atau sebenarnya bisa dilawan kalau negara benar-benar serius?

Pertanyaan itu menjadi menarik ketika kita melihat satu contoh negara yang memilih jalan ekstrem untuk tidak memberi ruang sedikit pun bagi kompromi. Sebuah pendekatan yang menjadikan pemberantasan korupsi bukan sekadar slogan politik, melainkan fondasi kekuasaan dan arah pembangunan jangka panjang. Negara itu adalah Tiongkok.

Selama bertahun-tahun, kampanye anti-korupsi di bawah kepemimpinan Xi Jinping sering dipandang sinis, dianggap propaganda atau sekadar retorika. Namun jika dicermati lebih dalam, yang terjadi justru sebaliknya. Anti-korupsi di Tiongkok dibangun sebagai sistem yang bekerja terus-menerus, tanpa jeda, tanpa basa-basi, dan dengan pesan yang sangat tegas dari pucuk kepemimpinan bahwa korupsi harus diperangi tanpa henti, bahkan “tanpa beristirahat walau sedetik pun”.

Kalimat ini bukan metafora puitis, melainkan sebuah prinsip kerja. Bukti paling nyata terlihat dalam Sidang Pleno Kelima Komisi Pusat Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk Inspeksi Disiplin ke-20 yang digelar di Beijing pada 12–14 Januari lalu. Dalam forum ini, pimpinan tertinggi Partai menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan agenda jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang yang dilekatkan langsung dengan Rencana Lima Tahun ke-15 (2026–2030).

Ini poin penting, karena ketika anti-korupsi masuk ke dalam dokumen perencanaan nasional maka ia tidak lagi bisa dianggap sebagai kampanye musiman, melainkan telah berubah menjadi kewajiban struktural negara. Artinya, siapa pun pemimpinnya maka arah kebijakannya sudah jelas bahwasanya tidak akan pernah ada toleransi bagi korupsi.

Makanya sepanjang tahun 2025 kemarin, badan disiplin tertinggi Tiongkok telah menyelidiki dan menghukum pelanggaran disiplin dalam jumlah masif, dari pejabat akar rumput hingga elite tinggi. Sektor yang disasar pun bukan sembarangan seperti keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), energi, farmasi, pendidikan tinggi, olahraga, hingga layanan publik. Semua sektor strategis tersebut yang biasanya langsung memengaruhi kehidupan rakyat.

Makanya hal itu berikan pesan yang jelas bahwasanya negara tidak sekadar mengejar angka penindakan, tetapi menyasar titik-titik vital tempat korupsi bisa merusak kualitas hidup masyarakat. Salah satu fokus yang paling ditekankan adalah pemberantasan korupsi yang “terjadi di depan pintu masyarakat”. Ini istilah sederhana namun maknanya dalam bahwa korupsi bukan hanya soal miliaran rupiah di meja pejabat tinggi, tapi juga pungutan liar, manipulasi pelayanan, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan kecil yang dirasakan rakyat setiap hari.

Kampanye ini ingin memastikan rakyat benar-benar merasakan hasilnya, bukan hanya membaca laporan resmi. Lantas, seberapa serius langkah ini? Data berbicara keras yang menunjukkan bahwa dalam satu tahun saja, hampir satu juta orang dikenai sanksi disiplin. Ini menandakan pengawasan berjalan aktif, masif, dan tidak pandang bulu. Bahkan pejabat senior sekalipun tetap diproses jika terbukti melanggar.

Pendekatan ini dikenal dengan istilah “menangkap macan dan lalat,” yang artinya korupsi besar maupun kecil oleh pejabat tinggi maupun aparat paling bawah, semuanya ditindak. Salah satu contoh paling mencolok adalah kasus Li Gang, mantan pejabat pengawas anti-korupsi itu sendiri, yang dijatuhi hukuman penjara 15 tahun karena menerima suap bernilai ratusan miliar rupiah. Kasus ini penting bukan semata karena jumlah uangnya, tetapi karena pesannya bahwa ternyata pengawas anti-korupsi sekalipun tidak kebal hukum.

Selain itu di sektor energi, keuangan, dan BUMN, kasus-kasus besar berujung pada hukuman berat, penyitaan aset, bahkan vonis maksimal sesuai hukum. Semua diumumkan secara terbuka, bukan ditutup-tutupi, agar menjadi pembelajaran publik. Keberhasilan ini ditopang dua “senjata” utama, teknologi dan hukuman yang benar-benar menimbulkan efek jera. Negara memanfaatkan big data, sistem keuangan digital, dan pengawasan terpadu untuk melacak transaksi mencurigakan serta gaya hidup pejabat, akhirnya korupsi menjadi semakin sulit disembunyikan.

Dan ketika bukti terkumpul, maka hukum ditegakkan tanpa ragu termasuk vonis hukuman mati dan perampasan aset untuk kasus besar. Kombinasi “mata digital yang selalu mengawasi” dan ancaman hukuman maksimal inilah yang membuat pejabat berpikir seribu kali sebelum menyalahgunakan kekuasaan.

Dampaknya juga terlihat di level global. Indeks Persepsi Korupsi Transparency International menunjukkan skor Tiongkok yang terus membaik. Pada tahun 2024, skornya mencapai 43 dari 100, meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski belum sempurna, ada pengakuan internasional bahwa perbaikan tata kelola di Tiongkok berjalan nyata.

Namun yang lebih penting dari angka adalah mekanismenya. Tiongkok menggabungkan dua pendekatan sekaligus, pengawasan disiplin internal Partai dan penegakan hukum formal negara. Sistem ini saling mengunci sehingga ketika pelanggaran ditemukan secara internal, maka proses hukum mengambil alih. Begitu pula ketika hukum berjalan maka disiplin politik tetap ditegakkan, akibatnya ruang gerak korupsi pun semakin sempit.

Yang tak kalah penting juga adalah keteladanan pemimpin. Presiden Xi Jinping berulang kali menekankan kesederhanaan bahkan dirinya sendiri langsung membuktikannya dengan menolak pengaturan khusus, memilih penginapan standar, membatasi jamuan mewah, dan menegaskan bahwa rakyat menilai pemerintah bukan dari pidato, melainkan dari masalah yang benar-benar diselesaikan.

Prinsip ini akhirnya dilembagakan dalam “keputusan delapan poin” yang telah berjalan lebih dari satu dekade, mengatur hal-hal yang tampak sepele tapi krusial seperti gaya hidup pejabat, birokrasi berlebihan, hingga perilaku tidak etis. Tujuannya satu, untuk mengeringkan lahan subur korupsi sebelum ia tumbuh.

Di level internasional, Tiongkok juga aktif dalam kerja sama global melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi (UNCAC). Dalam konferensi di Doha yang dihadiri ribuan pejabat dunia, delegasi Tiongkok menegaskan pendekatan komprehensif mengenai hukuman tegas, pencegahan kuat, pemulihan aset, dan kerja sama lintas negara. Pengalaman domestik mereka bahkan menjadi modal diplomasi.

Dari sinilah satu hal menjadi jelas bahwa ternyata anti-korupsi di Tiongkok adalah soal sistem, bukan sensasi. Ia dibangun dari regulasi, pengawasan, hukuman, keteladanan, dan perencanaan jangka panjang. Ia dijaga agar tidak melemah oleh pergantian kepemimpinan atau perubahan situasi. Di sini pulalah makna sejati dari kalimat “jangan pernah beristirahat walau sedetik pun”, karena korupsi tidak akan pernah diberi ruang bernapas, tidak ditoleransi, dan tidak dinegosiasikan.

Kampanye anti-korupsi Tiongkok tentu bukan kisah sempurna tanpa cela, namun yang membuatnya menonjol adalah konsistensi, keberanian, dan keseriusan menjadikannya fondasi negara. Kekuasaan diperlakukan sebagai amanah, bukan hak milik. Begitu pula hukum dijadikan alat disiplin, bukan kompromi.

Oleh karena itu, pelajaran terbesarnya yang dapat kita petik dari kebijakan ani-korupsi di Tiongkok ini memang sederhana namun berat untuk diterapkan bahwasanya jika sebuah negara ingin kuat dan dipercaya rakyatnya, maka ia harus berani membersihkan dirinya sendiri tanpa henti, tanpa alasan, dan tanpa istirahat sedetik pun.