JAKARTA, Radio Bharata Online - Pemerintah Inggris mengundang Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi untuk berkunjung ke negara tersebut pada awal 2024.
Undangan itu diungkapkan dalam pertemuan bilateral antara Menlu Retno dengan Menlu Inggris, James Cleverly di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada Selasa (19/9).
Menlu Retno saat konferensi pers, seperti dikutip dari rilis Kemlu RI mengatakan, Inggris mengundangnya untuk melakukan kunjungan dan konsultasi penuh dengan Menlu Inggris di awal tahun depan. Menurut Retno, Menlu Cleverly mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN.
Dalam pertemuan di sela rapat PBB itu, Retno dan delegasi Inggris bertukar pikiran untuk memperkuat kerja sama Indonesia dan Inggris.
Hubungan diplomatik Indonesia dan Inggris telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun. Selama kurun waktu ini, kedua negara menjalin berbagai kerja sama seperti ekonomi hingga perdagangan.
Inggris merupakan salah satu mitra penting Indonesia di G20. Beberapa tahun terakhir nilai perdagangan kedua negara juga meningkat.
Pada 2021, nilai perdagangan kedua negara meningkat hingga 18 persen dari USD 2,2 miliar menjadi USD 2,6 miliar.
Sementara Investasi Inggris di Indonesia juga meningkat 67 persen, dari USD 192,8 juta menjadi USD 322,9 juta. (Kemlu)
Di New York, Indonesia Berbagi pengalaman dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Mantan Teroris
NEW YORK, Radio Bharata Online - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri Rapat Pleno Tingkat Menteri, Forum Kontra-Terorisme Global ke-13, disela-sela Sidang tingkat tinggi Majelis Umum PBB di New York pada Rabu (20/9), untuk berbagi pengalaman mengenai penanggulangan kejahatan terorisme, dan penanganan radikalisasi di Indonesia, khususnya mengenai strategi rehabilitasi dan reintegrasi (R &R) bagi mantan teroris.
Mengawali pidatonya, Menlu menyampaikan bahwa ancaman global terorisme terus meningkat dan terus berevolusi. Aksi teror semakin beragam, dimana penggunaan propaganda online dan eksploitasi terhadap teknologi baru termasuk drone dan AI juga semakin tinggi.
Bagi Indonesia menurut Menlu Retno, rehabilitasi dan reintegrasi (R N R) harus mencakup semua aspek, tidak hanya terbatas pada mantan narapidana teroris, tetapi juga harus memperkuat ketahanan masyarakat dan lingkungan yang menerima mereka.
Menlu membeberkan 3 (tiga) upaya yang dilakukan Indonesia, yakni:
Pertama, mengedepankan pendekatan “whole-of-government" and “whole-of-society", sebagaimana dimandatkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya peran dan dukungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini juga menggabungkan hard and soft approaches, pelibatan masyarakat dan kerja sama internasional.
Kedua, memastikan kemajuan teknologi dan riset, agar tidak disalahgunakan. Teknologi yang berkembang sangat cepat dapat memberi ruang bagi berkembangnya ide-ide ekstremisme. Untuk itu, Indonesia telah meluncurkan Pusat Pengetahuan Indonesia, untuk mengintegrasikan sistem data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis penelitian, dalam upaya memerangi ekstremisme, sekaligus memastikan keamanan negara.
Ketiga, terus memastikan lingkungan yang aman untuk menangkal ekstremisme, termasuk melalui program pendidikan bagi perempuan dan anak. Menurut Retno, pemikiran ekstremis hanya dapat tumbuh di tempat yang dipenuhi dengan kebencian. (CNN)
