Opini: Tiongkok Bergerak Cegah Kebangkitan Militer Jepang! Dunia Diingatkan pada Mimpi Buruk Pembantaian Perang Dunia II

Bharata Online - Jepang akhir-akhir ini kian agresif dengan mulai menempatkan rudal jarak jauh Type-12 di Kumamoto yang mampu menjangkau daratan Asia, membeli ratusan rudal Tomahawk dari Amerika Serikat, menaikkan anggaran militernya yang tertinggi sepanjang sejarah, dan semakin sering mengirim kapal perang melintasi kawasan sekitar Selat Taiwan.

Banyak negara Asia terutama Tiongkok mulai melihat bahwa perubahan arah Jepang ini bukan lagi sekadar wacana politik, melainkan sudah terjadi nyata di lapangan. Apalagi situasi kedua negara sudah memanas setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara terbuka menyatakan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk membela Taiwan jika konflik pecah dengan Tiongkok.

Tentu saja bagi Beijing, ini bukan hanya menyentuh isu kedaulatan nasional tetapi juga membangkitkan kekhawatiran historis tentang bangkitnya kembali pola lama militerisme Jepang yang pernah membawa bencana besar bagi Asia pada abad ke-20.

Karena itulah Tiongkok merespons dengan langkah konkret berupa pembatasan ekspor terhadap puluhan perusahaan Jepang yang terhubung dengan industri pertahanan dan teknologi strategis. Lantas, apakah langkah tegas Beijing ini sebenarnya bentuk agresivitas semata, atau justru upaya nyata untuk mencegah Asia Timur kembali terjebak dalam spiral konflik dan perlombaan senjata yang semakin berbahaya?.

Ketika Tiongkok memutuskan menjatuhkan pembatasan terhadap 40 perusahaan dan entitas Jepang, banyak media Barat langsung menggambarkannya sebagai “eskalasi ekonomi” atau “tekanan politik Beijing” dan lain sebagainya.

Padahal jika dilihat lebih dalam, langkah Tiongkok sebenarnya bukan tindakan spontan tanpa alasan, melainkan respons strategis terhadap perubahan besar dalam arah kebijakan keamanan Jepang yang kini semakin ofensif dan mengkhawatirkan Asia Timur.

Selama puluhan tahun setelah Perang Dunia II, Jepang dikenal sebagai negara dengan citra pasifis. Konstitusi Jepang, khususnya Pasal 9, secara jelas membatasi penggunaan kekuatan militer. Jepang bahkan membangun reputasi internasional sebagai negara ekonomi damai yang fokus pada industri, teknologi, dan perdagangan.

Namun situasi itu kini perlahan berubah, di bawah pemerintahan Sanae Takaichi, arah kebijakan Tokyo mulai bergerak ke jalur yang jauh lebih agresif. Pernyataan Takaichi bahwa Jepang dapat menggunakan kekuatan militer untuk membela Taiwan menjadi titik penting yang membuat Beijing mengambil langkah tegas.

Bagi Tiongkok, Taiwan bukan sekadar isu geopolitik biasa. Taiwan adalah inti kedaulatan nasional dan bagian dari prinsip “Satu Tiongkok” yang selama ini juga diakui secara diplomatik oleh Jepang sendiri sejak normalisasi hubungan kedua negara tahun 1972. Ketika pemimpin Jepang mulai berbicara tentang kemungkinan intervensi militer terkait Taiwan, Beijing melihatnya sebagai pelanggaran serius terhadap fondasi hubungan bilateral.

Yang membuat situasi semakin sensitif adalah fakta bahwa Jepang bukan lagi sekadar memperkuat pertahanan biasa. Data menunjukkan Tokyo sedang melakukan transformasi militer besar-besaran. Anggaran pertahanan Jepang tahun fiskal 2026 mencapai lebih dari 9 triliun yen atau sekitar 1000 triliun rupiah, tertinggi sepanjang sejarah modern Jepang.

Jika dibandingkan satu dekade lalu, lonjakannya sangat drastis. Pada tahun 2015 anggaran pertahanan Jepang masih sekitar 4,98 triliun yen atau sekitar 500 triliun rupiah. Artinya dalam waktu sekitar 10 tahun, Jepang hampir menggandakan pengeluaran militernya.

Bukan hanya anggaran yang naik, Jepang juga kini mulai membangun kemampuan serangan jarak jauh yang sebelumnya dianggap tabu. Rudal Type-12 yang ditempatkan di Kumamoto memiliki jangkauan hingga 1000 kilometer dan mampu menjangkau wilayah pesisir daratan Asia.

Jepang juga mengembangkan rudal hipersonik dengan target jangkauan 2.000 kilometer. Selain itu, kapal perusak Aegis milik Jepang kini dilengkapi kemampuan meluncurkan rudal Tomahawk buatan Amerika Serikat dengan jangkauan sekitar 1.600 kilometer.

Pertanyaannya sederhana, apakah semua ini masih bisa disebut “pertahanan murni”? Di sinilah posisi Tiongkok menjadi penting. Beijing melihat perubahan ini bukan sekadar modernisasi militer biasa, melainkan indikasi jelas bahwa Jepang mulai keluar dari batas-batas pasifisme pascaperang.

Tiongkok memahami sejarah Asia Timur dengan sangat baik. Jepang pernah melakukan invasi brutal ke Tiongkok yang menyebabkan lebih dari 20 juta rakyat Tiongkok tewas selama Perang Tiongkok-Jepang Kedua dan Perang Dunia II. Tragedi Pembantaian Nanjing pada 1937 menjadi simbol luka sejarah yang hingga hari ini belum sepenuhnya hilang dari ingatan rakyat Asia.

Karena itulah, ketika Jepang mulai berbicara tentang ekspor senjata, kemampuan serangan balik, bahkan wacana berbagi senjata nuklir ala NATO, banyak negara Asia mulai merasa waspada. Kekhawatiran ini bukan paranoia, tetapi lahir dari pengalaman sejarah nyata.

Hal ini semkain diperkuat dengan langkah Jepang yang merevisi “Tiga Prinsip Transfer Peralatan dan Teknologi Pertahanan”, yang sebelumnya kita tau bahwa Jepang sangat membatasi ekspor senjata. Namun, kini aturan itu dilonggarkan sehingga Tokyo dapat mengekspor senjata mematikan ke negara-negara yang dianggap “sepaham,” seperti Filipina dan Australia. Ini berarti Jepang mulai masuk lebih dalam ke industri perdagangan senjata global.

Sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika industri militer mulai menjadi sumber keuntungan ekonomi, maka dorongan untuk memperluas pengaruh militer biasanya ikut meningkat. Amerika Serikat adalah contoh nyata bagaimana kompleks industri militer memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri. Tiongkok jelas tidak ingin Asia Timur berubah menjadi arena perlombaan senjata baru yang dipenuhi rivalitas militer.

Karena itu, pembatasan ekspor barang dual-use oleh Tiongkok terhadap perusahaan Jepang sebenarnya sangat terukur. Beijing tidak menjatuhkan embargo total terhadap Jepang, dan juga tidak memutus hubungan perdagangan. Yang dibatasi adalah akses perusahaan tertentu terhadap barang-barang strategis yang berpotensi digunakan untuk memperkuat kemampuan militer Jepang.

Dan harus diakui, posisi Tiongkok dalam rantai pasok global saat ini memang sangat kuat. Dalam sektor rare earth atau logam tanah jarang, Tiongkok menguasai sekitar 60-70 persen produksi global dan lebih dari 85 persen kapasitas pemrosesan dunia. Padahal rare earth sangat penting untuk industri pertahanan modern, mulai dari rudal, radar, kendaraan listrik, hingga chip semikonduktor.

Artinya, ketika Beijing memperketat ekspor barang dual-use, dampaknya langsung terasa. Saham perusahaan Jepang yang terkait industri pertahanan melemah seperti saham Mitsubishi Heavy Industries yang turun hampir 4%, Kawasaki Heavy Industries turun sekitar 5%, dan IHI Corp turun 6,7%. Yen pun sama turun terhadap dolar sekitar 156-160 per dolar Amerika pada awal tahun 2026.

Dengan dampak nyata seperti itu, pasar segera memahami bahwa Tiongkok memiliki leverage ekonomi yang sangat besar. Namun menariknya, Beijing tetap menunjukkan pengendalian diri. Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa perdagangan normal dan perusahaan yang beroperasi dengan “itikad baik” tidak akan terganggu.

Ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak sedang mencari konflik ekonomi total. Beijing justru ingin mengirim pesan politik yang jelas kepada dunia, khususnya Jepang bahwa jangan sekali-kali gunakan Taiwan atau ancaman militer sebagai alat provokasi terhadap Tiongkok.

Di sisi lain, banyak pihak mulai melihat bahwa Jepang saat ini semakin terikat pada strategi geopolitik Amerika Serikat untuk menahan kebangkitan Tiongkok. Washington memang membutuhkan Jepang sebagai basis utama militernya di Asia Timur. 

Apalagi diketahui bahwasanya Amerika saat ini memiliki puluhan ribu personel militer di Jepang, terutama di Okinawa. Jepang juga menjadi bagian penting dari strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat untuk membendung pengaruh Beijing.

Masalahnya, strategi ini berisiko menyeret Jepang ke dalam konfrontasi besar yang sebenarnya tidak menguntungkan rakyat Jepang sendiri. Ekonomi Jepang selama ini sangat bergantung pada hubungan dagang dengan Tiongkok. Pada tahun 2025, nilai perdagangan bilateral kedua negara masih mencapai ratusan miliar dolar Amerika.

Banyak perusahaan Jepang juga diketahui memperoleh keuntungan besar dari pasar Tiongkok. Toyota, Sony, Panasonic, hingga Mitsubishi memiliki keterkaitan ekonomi mendalam dengan pasar dan manufaktur di Tiongkok.

Artinya, jika ketegangan terus meningkat maka justru industri Jepang sendiri yang akan terkena dampak besar. Inilah mengapa langkah Beijing sebenarnya juga bisa dilihat sebagai “peringatan strategis” agar Jepang tidak melangkah terlalu jauh mengikuti agenda konfrontasi Barat.

Lebih jauh lagi, Tiongkok saat ini memiliki posisi yang berbeda dibanding beberapa dekade lalu. Jika dahulu Beijing sering ditekan secara ekonomi oleh Barat dan Jepang, kini situasinya berbalik. Tiongkok adalah ekonomi terbesar kedua dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) melampaui 140 triliun yuan atau sekitar 300 ribu lebih triliun rupiah pada tahun 2025.

Dalam sektor manufaktur, Tiongkok menyumbang sekitar 30 persen output manufaktur global. Dalam teknologi, Tiongkok kini memimpin di berbagai bidang seperti kendaraan listrik, baterai, jaringan 5G, energi hijau, hingga kecerdasan buatan atau AI.

Karena itu, ketika Beijing mengambil tindakan ekonomi terhadap Jepang, dunia tidak lagi melihatnya sebagai gertakan kosong. Tiongkok kini benar-benar memiliki kemampuan untuk memengaruhi rantai pasok global dan stabilitas industri internasional.

Yang juga menarik adalah bagaimana Tiongkok membingkai langkahnya sebagai bagian dari tanggung jawab historis menjaga perdamaian dunia. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara pemenang Perang Dunia II, Beijing menegaskan bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk mencegah kebangkitan militerisme Jepang.

Pandangan ini sebenarnya mendapat simpati di banyak negara Asia yang pernah menjadi korban imperialisme Jepang, termasuk Korea, sebagian Asia Tenggara, dan tentu saja Tiongkok sendiri. Bayang-bayang sejarah memang belum sepenuhnya hilang.

Apalagi hingga kini masih ada kontroversi soal sebagian politisi Jepang yang dianggap belum sepenuhnya mengakui kejahatan perang masa lalu. Kunjungan pejabat Jepang ke Kuil Yasukuni misalnya, sering memicu kemarahan negara-negara Asia karena di tempat itu juga dihormati tokoh-tokoh kriminal perang Jepang.

Maka ketika Jepang mulai memperluas militer, meningkatkan anggaran pertahanan, mengembangkan rudal ofensif, memperlonggar ekspor senjata, hingga membahas opsi berbagi nuklir, kekhawatiran Asia bukanlah sesuatu yang dibuat-buat.

Dalam konteks ini, Tiongkok sedang mencoba memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang kawasan. Beijing ingin memastikan Asia Timur tidak kembali jatuh ke siklus perlombaan senjata dan konfrontasi militer seperti abad ke-20.

Tentu Barat akan terus menggambarkan langkah Tiongkok sebagai “agresif.” Namun faktanya, yang dilakukan Beijing sejauh ini masih berupa kontrol ekspor terbatas dan tekanan ekonomi terukur, bukan pengerahan militer langsung. Sebaliknya, Jepang justru semakin aktif memperluas kemampuan serang dan mempererat integrasi militer dengan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, pertanyaan terbesar sekarang bukan apakah Tiongkok terlalu keras terhadap Jepang melainkan pertanyaan sebenarnya adalah apakah Jepang sedang mengulangi jalan lama yang pernah membawa bencana besar bagi Asia?

Jika Tokyo terus bergerak menuju remiliterisasi sambil menggunakan isu Taiwan sebagai pembenaran, maka ketegangan Asia Timur hanya akan semakin berbahaya. Namun jika Jepang kembali fokus pada jalur damai dan menghormati sensitivitas sejarah kawasan, maka hubungan dengan Tiongkok sebenarnya masih bisa stabil.

Jangan lupa, Beijing kini bukan lagi Tiongkok lemah seperti beberapa dekade lalu, melainkan kekuatan ekonomi dan teknologi raksasa yang memiliki pengaruh besar terhadap rantai pasok global dan keseimbangan geopolitik dunia.

Itu artinya, mereka tidak akan tinggal diam ketika kedaulatan dan stabilitas regional dianggap terancam. Dan di tengah dunia yang semakin multipolar, kekuatan Beijing kini bukan lagi sesuatu yang bisa diremehkan oleh Jepang maupun Barat.