Beijing, Bharata Online - Kolonel Senior Zhang Xiaogang, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok, menuduh Jepang mencoreng pengeluaran pertahanan Tiongkok dengan menyebarkan teori konspirasi untuk menutupi upaya remiliterisasi mereka.
Zhang menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers pada hari Kamis (25/6) di Beijing ketika mengomentari pernyataan baru-baru ini oleh Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, yang sekali lagi secara terbuka mempertanyakan transparansi pengeluaran pertahanan Tiongkok. Koizumi mengklaim bahwa Jepang akan berinvestasi dalam kemampuan operasional baru seperti drone dan AI secara "transparan" untuk beradaptasi dengan sifat konflik yang berubah.
Pada bulan Maret 2026, Tiongkok mengecam Jepang karena membesar-besarkan pengeluaran pertahanan Tiongkok.
"Pengeluaran pertahanan Tiongkok bersifat terbuka dan transparan. Kami secara teratur merilis informasi tentang total anggaran pertahanan Tiongkok, serta skala, komposisi, dan penggunaannya setiap tahun sesuai dengan hukum. Tiongkok secara aktif berpartisipasi dalam mekanisme transparansi pengeluaran militer PBB dan telah menyerahkan laporan pengeluaran militer tahunan untuk tahun fiskal sebelumnya kepada PBB sejak tahun 2008. Pengeluaran pertahanan Tiongkok selalu wajar, moderat, dan terkendali, dengan pangsa PDB-nya tetap di bawah 1,5 persen untuk waktu yang lama," ujar Zhang.
"Sebaliknya, Jepang, sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia II, telah melihat anggaran pertahanannya tumbuh pesat selama 14 tahun berturut-turut, dengan pengeluaran pertahanan melonjak hingga dua persen dari PDB-nya, dan pemerintah berencana untuk lebih meningkatkan rasio ini menjadi 3,5 persen. Pengeluaran pertahanan per kapita Jepang lebih dari tiga kali lipat pengeluaran Tiongkok," katanya.
"Seperti pepatah Tiongkok, 'yang tidak bersalah tetap tidak bersalah, dan yang bersalah tetap bersalah'. Pihak Jepang telah lama mencoreng pengeluaran pertahanan Tiongkok dengan menyebarkan teori konspirasi dalam upaya mengalihkan perhatian, menyesatkan opini publik, dan menutupi ambisi serta tindakannya dalam remiliterisasi. Jepanglah yang sebenarnya berutang penjelasan yang jelas kepada dunia: seiring dengan berkembangnya neomiliterisme menjadi ancaman yang lebih besar, ke mana arah Jepang selanjutnya?" tutur Jubir tersebut.
