Beijing, Bharata Online - Aksi politik Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi baik di dalam maupun luar negeri tidak dapat menutupi agresi Jepang selama Perang Dunia II (PD II), melainkan justru mengungkap rencana kelompok sayap kanan ekstrem di negara itu untuk memicu konfrontasi antar blok dan mendorong remiliterisasi, demikian menurut sebuah komentar dari China Media Group yang diterbitkan pada hari Minggu (10/5).
Berikut adalah versi bahasa Indonesia yang telah diedit dari komentar tersebut:
Dalam beberapa hari terakhir, Takaichi menghadapi kritik keras baik di dalam maupun luar negeri.
Aksi politiknya berlutut di depan Makam Prajurit Australia Tak Dikenal untuk meletakkan bunga di Monumen Perang Australia di Canberra selama kunjungannya ke Australia semakin mengungkap berbagai perhitungan politiknya kepada masyarakat internasional.
Dengan memilih berlutut di depan makam di Australia, Takaichi tidak menyesali agresi dan kekejaman Jepang selama Perang Dunia II.
Tindakan ini tidak hanya mengungkapkan pandangan dunia yang menyimpang dari para politisi Jepang, tetapi juga mengungkap upaya mereka untuk menyesatkan opini publik, menutupi kejahatan agresi Perang Dunia II, memicu konfrontasi blok, dan mendorong peningkatan kekuatan militer.
Dari "diplomasi menjilat" selama kunjungannya ke AS pada bulan Maret hingga aksi berlutut baru-baru ini selama kunjungannya ke Australia pada bulan Mei, Takaichi telah mencoba untuk menumbuhkan citra ramah terhadap Barat.
Secara geopolitik, kekuatan sayap kanan Jepang mencoba untuk memperluas militer mereka dan melanggar batasan konstitusi pasifis dengan melebih-lebihkan ancaman eksternal. Untuk tujuan ini, mereka melakukan segala upaya untuk mengeksploitasi konflik geopolitik dan menarik negara-negara tetangga, terutama negara-negara Barat, ke dalam konfrontasi blok.
Sejak berakhirnya Perang Dunia II, para pemimpin Jepang tidak pernah meminta maaf kepada rakyat negara-negara korban seperti Tiongkok, Republik Korea, dan Republik Demokratik Rakyat Korea. Banyak politisi Jepang bahkan telah mencoba segala cara untuk membenarkan kejahatan perang.
Secara khusus, Takaichi telah mempertanyakan Pernyataan Murayama tahun 1995, menyangkal Pembantaian Nanjing, mengunjungi Kuil Yasukuni yang terkenal setiap tahun selama bertahun-tahun berturut-turut, dan menghidupkan kembali gelar pangkat militer selama Perang Dunia II, seperti "taisa".
Mengenai isu sejarah agresi Jepang, langkah licik Takaichi tidak dapat menipu dunia.
Aksi politik Takaichi baik di dalam maupun luar negeri merupakan provokasi terhadap negara-negara korban Perang Dunia II di Asia dan wilayah lain.
Hal ini tidak dapat menyembunyikan upaya remiliterisasi Jepang atau kenyataan bahwa "neo-militerisme" menyebar dan menjadi ancaman.
Semua negara yang telah menderita akibat agresi militer Jepang harus tetap waspada dan bersatu, serta bekerja sama untuk menjaga hasil kemenangan Perang Dunia II, agar tragedi sejarah tidak terulang kembali.
