Opini : Saat Jepang dan Korea Terjebak Krisis Demografi Ekstrim, Tiongkok Sudah Siapkan Strategi Paling Inovatif di Dunia Menghadapi Depopulasi

Bharata Online - Beberapa tahun terakhir, kita mendapati berbagai informasi mengenai depopulasi di Tiongkok yang penduduknya menyusut, angka kelahiran anjlok, dan anak muda tidak mau menikah serta punya anak. Sebagaimana dilaporkan oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok (NBS) bahwasanya angka kelahiran turun menjadi 5,63 per 1.000 penduduk pada tahun 2025.

Makanya sepanjang tahun 2025, Tiongkok hanya mencatat sekitar 7,92 juta kelahiran, sementara jumlah kematian mencapai 11,31 juta. Alhasil, populasi menyusut sekitar 3,39 juta orang. Dari situ muncul kesimpulan bahwa ini adalah tanda krisis, tanda penuaan, dan lain sebagainya.

Lantas, apakah benar Tiongkok sedang krisis? Jika tidak, lalu seperti apa sebenarnya yang terjadi di Tiongkok? Apakah benar anak muda Tiongkok sekadar tidak mau menikah dan punya anak, atau justru mereka hidup dalam realitas yang membuat keputusan itu terasa nyaris mustahil?

Jika kita tarik ke belakang beberapa tahun terakhir, ada satu pertanyaan yang terus muncul tiap kali kita mendapati informasi yang membahas depopulasi di Tiongkok, kenapa anak muda Tiongkok makin tidak mau menikah dan punya anak?

Pertanyaan ini sering dipakai sebagai pintu masuk untuk narasi besar bahwa Tiongkok krisis, Tiongkok menua, Tiongkok kehabisan masa depan. Padahal, jika kita mau jujur dan mau sedikit lebih dalam, jawaban atas pertanyaan itu sebenarnya sederhana, manusiawi, dan sangat masuk akal.

Alasannya, karena anak muda Tiongkok hari ini hidup di realitas yang sangat berbeda dibanding generasi orang tuanya. Urbanisasi besar-besaran membuat jutaan anak muda pindah ke kota besar seperti Beijing, Shanghai, Shenzhen, dan Guangzhou.

Di kota-kota ini, hidup memang penuh peluang tapi juga mahal luar biasa. Harga rumah melambung, biaya pendidikan tinggi, jam kerja panjang, dan kompetisi kerja brutal. Dalam kondisi seperti itu, menikah dan punya anak bukan lagi keputusan emosional semata tapi keputusan ekonomi yang berat.

Banyak anak muda Tiongkok melihat pernikahan sebagai paket tanggung jawab finansial jangka panjang. Punya anak berarti harus memenuhi biaya pendidikan, kesehatan, penitipan, sampai perumahan yang jumlahnya bisa berkali-kali lipat pendapatan tahunan mereka.

Data pemerintah Tiongkok sendiri menunjukkan, biaya membesarkan satu anak di kota-kota besar bisa mencapai lebih dari enam kali lipat Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, dan ini "hampir yang tertinggi di dunia".

YuWa Population Research Institute, lembaga yang merilis laporan tersebut menyatakan bahwa rata-rata nasional untuk membesarkan seorang anak di Tiongkok hingga usia 18 tahun adalah sekitar 538.000 yuan atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Biaya ini termasuk ongkos pengasuh dan penitipan anak, biaya sekolah dan buku-buku pendidikan serta kegiatan ekstrakurikuler.

Jika turut memperhitungkan biaya pendidikan universitas, maka rata-rata nasionalnya naik lebih dari 25 persen mencapai 680.000 yuan atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Perhitungan pendidikan tinggi ini dimasukkan dalam laporan, karena kebanyakan orang tua di Tiongkok masih membiayai kuliah anaknya kendati mereka sudah berusia 18 tahun ke atas.

Beijing dan Shanghai merupakan kota termahal di Tiongkok untuk membesarkan anak, dengan biaya masing-masing 936.000 yuan atau sekitar 2,3 miliar rupiah dan 1,01 juta yuan atau sekitar 2,6 miliar rupiah. Makanya, anak muda di Tiongkok sebenarnya bukan tidak mau punya anak tapi takut tidak sanggup bertanggung jawab.

Bayangkan saja, bagaimana Tiongkok jauh melampaui negara-negara lain dalam ongkos membesarkan anak ini, di antaranya negara tetangga Jepang (4,26 kali), Amerika Serikat (4,11 kali), Prancis (2,24 kali) dan Australia (2,08 kali). Tapi di atas Tiongkok masih ada Korea Selatan sebagai negara dengan biaya termahal menjadi orang tua, mencapai 7,79 kali lipat dari PDB per kapita. 

Di sisi lain, perubahan nilai sosial juga berperan besar. Pendidikan yang makin tinggi, terutama di kalangan perempuan membuat orientasi hidup bergeser. Banyak perempuan Tiongkok hari ini punya karier mapan, penghasilan sendiri, dan kemandirian sosial yang kuat.

Mereka tidak lagi melihat pernikahan sebagai keharusan sosial. Ditambah lagi, pengalaman melihat generasi sebelumnya terutama ibu mereka yang memikul beban ganda antara kerja dan urusan rumah tangga, membuat banyak perempuan berpikir dua kali untuk menikah dan punya anak.

Jadi ketika angka pernikahan dan kelahiran turun, ini bukan karena anak muda Tiongkok rusak atau nilai keluarga hancur, tapi karena struktur sosial dan ekonomi berubah terlalu cepat yang membuat mereka perlu beradaptasi dengan kondisi saat ini. 

Fenomena ini persis seperti yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan, yang juga mengalami depopulasi dan penuaan populasi ekstrem sehingga memicu kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor strategis seperti manufaktur, konstruksi, dan layanan kesehatan.

Dampaknya tidak hanya menekan produktivitas dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperberat beban fiskal negara akibat menyusutnya basis pajak dan melonjaknya biaya pensiun serta perawatan kesehatan.

Pasar konsumen pun ikut melemah, sementara kenaikan upah dan relokasi industri ke luar negeri menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Pada tahun 2024, Jepang mencatat penurunan populasi tahunan terbesar sejak 1950, menandai 14 tahun berturut-turut penurunan jumlah penduduk dan mengukuhkan situasi badai demografi yang kini mereka hadapi.

Dampak krisis ini juga terasa kuat pada aspek sosial dan struktural. Rasio ketergantungan meningkat tajam, memaksa sistem jaminan sosial berada di bawah tekanan besar. Sekolah-sekolah ditutup akibat minimnya jumlah anak, sementara wilayah pedesaan mengalami depopulasi ekstrem yang melahirkan desa dan kota mati.

Korea Selatan bahkan berada dalam posisi yang lebih mengkhawatirkan, dengan tingkat kelahiran terendah di dunia dan proyeksi penyusutan tenaga kerja yang sangat cepat, sehingga membuka risiko pertumbuhan ekonomi negatif dalam jangka panjang.

Di tengah kondisi tersebut, Tiongkok menunjukkan tingkat adaptasi yang relatif lebih tinggi. Meskipun mulai mengalami penurunan populasi, skala penduduk yang besar masih memberi bantalan tenaga kerja, ditambah dengan kemampuan mobilisasi dari wilayah pedalaman ke pusat industri.

Pemerintah Tiongkok juga lebih intervensif dan fleksibel, mulai dari perubahan kebijakan kelahiran hingga dorongan kuat terhadap otomatisasi, digitalisasi, dan manufaktur bernilai tambah tinggi. Beban penuaan dan fiskal Tiongkok pun belum seberat Jepang dan Korea Selatan, sehingga masih memiliki ruang waktu untuk beradaptasi.

Dengan kata lain, Tiongkok memang tidak kebal terhadap krisis demografi namun setidaknya untuk saat ini dengan kombinasi skala, fleksibilitas kebijakan, dan arah pembangunan ekonomi membuatnya lebih siap menghadapi tantangan ini.

Lantas, langkah konkret apa yang telah diterapkan pemerintah Tiongkok dari setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah ini? Langkah awal yang diambil pemerintah adalah menghapus hambatan administratif dan sosial.

Pemerintah Tiongkok mulai mereformasi sistem pendaftaran pernikahan, termasuk pelonggaran aturan hukou yang menetapkan pernikahan sesuai dengan lokasi tempat tinggal resmi warga ke dalam kategori pertanian (pedesaan) dan non-pertanian (perkotaan), sehingga membuat pasangan dari daerah berbeda lebih mudah menikah tanpa birokrasi berbelit.

Makanya sejak Mei 2025, pasangan dapat menikah di mana saja di seluruh negeri tanpa harus kembali ke tempat tinggal asal untuk pencatatan resmi. Pemerintah Tiongkok pun mulai aktif mendorong warga untuk menikah dengan mengaitkan pernikahan sebagai bagian dari pariwisata.

Kebijakan ini memacu pemerintah daerah untuk menciptakan venue pernikahan yang unik dan menarik. Kantor pencatatan pernikahan kini hadir di lokasi-lokasi tidak biasa, mulai dari taman, pusat perbelanjaan, puncak gunung bersalju, hingga kelab malam.

Di Kota Nanjing, misalnya, pasangan bisa menikah di Kuil Konfusius dengan upacara yang terinspirasi dari Dinasti Ming. Sementara di Chengdu, kantor catatan sipil dibuka di Gunung Salju Xiling pada ketinggian lebih dari 3.000 meter.

Di Hefei, pemerintah menyediakan loket pernikahan di stasiun bawah tanah bernama Xingfuba, yang berarti tempat kebahagiaan. Sedangkan di Shanghai, pasangan bisa mengambil sertifikat nikah di kelab malam melalui kerja sama INS Park dan Biro Urusan Sipil Distrik Huangpu.

Pemerintah Tiongkok juga gencar memberantas uang mahar yang selangit, dengan menargetkan penurunan biaya mahar di beberapa wilayah. Beberapa daerah menetapkan rekomendasi agar uang mahar tidak melebihi 30.000 yuan atau sekitar 72 juta rupiah.

Makanya, belakangan ini muncul tren pernikahan baru di Tiongkok yang berbeda jauh dari tradisi pernikahan di sana. Kebanyakan pasangan muda disana lebih memilih menggelar pesta pernikahan mereka di restoran, salah satu alasan utamanya untuk menghemat biaya.

Menurut mereka, menikah di restoran jauh lebih murah ketimbang menyewa hotel. Ditambah restoran memiliki menu makanan yang harganya lebih terjangkau, dibanding menyewa katering dengan beragam menu makanan.

Ada banyak contoh kasus yang menunjukkan tren ini, salah satunya Xiaoyezi yang memilih menikah di McDonalds dengan hanya menghabiskan 2000 yuan atau sekitar 4,8 juta rupiah, sehingga dapat menghemat 100 ribu yuan atau sekitar 241 juta rupiah untuk keperluan lainnya.

Dengan adanya tren seperti ini, biaya sosial pernikahan pun akhirnya turun dan hasilnya langsung terlihat. Lihat saja, bagaimana pendaftaran pernikahan nasional menunjukkan adanya 5,15 juta pasangan menikah dalam sembilan bulan pertama tahun 2025, meningkat 8,5 persen dari periode yang sama pada tahun 2024.

Pemulihan ini sangat mencolok di kota-kota besar, seperti Shanghai dan Shenzhen yang mencatat lonjakan masing-masing hampir 40 persen dan 30 persen, keduanya mencapai level tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ini membuktikan, bahwa ketika hambatan struktural dihilangkan ternyata minat menikah itu sebenarnya masih ada.

Setelah itu, kebijakan bergerak ke isu yang lebih krusial yaitu biaya punya anak. Pemerintah pusat dan daerah meluncurkan berbagai paket insentif, mulai dari subsidi perawatan anak nasional sebesar 3.600 yuan atau sekitar 8,6 juta rupiah, penghapusan biaya taman kanak-kanak, hingga bantuan perumahan bagi keluarga dengan lebih dari satu anak.

Di Kabupaten Linze Provinsi Gansu misalnya, menawarkan biaya sebesar 6.200 dolar Amerika atau setara 88 juta rupiah untuk subsidi real estate. Pemerintah daerah itu juga menawarkan subsidi tunai hingga 1.500 dolar Amerika atau setara 21 juta rupiah untuk tiap bayi per tahun bagi keluarga dengan dua atau tiga anak. Dan masih banyak lagi kota dan desa di Tiongkok yang telah menerapkan ini.

Contoh nyata terjadi pada pertengahan Desember 2024 lalu, ketika seorang ibu di Tianmen bernama He yang melahirkan anak ketiganya menerima paket bantuan dari pemerintah hingga anaknya usia 3 tahun. Bantuan itu ketika dikombinasikan dengan subsidi perumahan dan pembebasan biaya pemeriksaan genetik prenatal non-invasif, totalnya mencapai 225.100 yuan atau sekitar 543 juta rupiah.

Meski hasilnya belum terlihat, karena angka kelahiran pada tahun 2025 pada faktanya tetap menyusut sekitar 3,39 juta orang, tapi setidaknya kebijakan pemerintah tadi dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam membangun sistem kesejahteraan yang lebih modern dan inklusif, menyesuaikan diri dengan aspirasi masyarakat kelas menengah yang baru.

Pemerintah Tiongkok sendiri akui ini adalah masalah nasional yang perlu dihadapi, mengingat depopulasi sebagai konsekuensi logis dari kemajuan ekonomi dan transisi demografis yang dialami hampir semua negara maju. Makanya, fenomena ini bukanlah "kegagalan," melainkan tahap baru pembangunan yang memerlukan strategi berbeda.

Itulah mengapa, pemerintah Tiongkok kini secara tegas mengarahkan kebijakan kependudukannya menuju High-Quality Population Development, sebuah langkah strategis yang patut dicermati. Fokus tidak lagi bertumpu pada besarnya jumlah penduduk, melainkan pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan tenaga kerja.

Dengan angka kelahiran yang lebih terkendali, negara dan keluarga justru memiliki ruang lebih besar untuk berinvestasi pada setiap individu. Inilah fondasi kuat bagi pembangunan modal manusia yang unggul, dan merupakan strategi khas negara maju yang mengandalkan inovasi, produktivitas tinggi, dan daya saing global, bukan lagi tenaga kerja murah.

Menariknya, tantangan depopulasi tidak dihadapi Tiongkok dengan cara defensif, melainkan dijadikan pemicu percepatan transformasi teknologi. Otomasi dan kecerdasan buatan diposisikan sebagai solusi nyata untuk menjaga produktivitas industri.

Apalagi, Tiongkok kini telah menjadi pasar robot industri terbesar di dunia, sekaligus pelopor integrasi teknologi dalam skala masif. Dari robotika manufaktur hingga produksi massal robot humanoid di sektor layanan, langkah ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak sekadar mengganti tenaga manusia, tetapi membangun ekosistem ekonomi baru yang adaptif terhadap perubahan struktur demografi.

Memasuki tahun 2026, arah inovasi Tiongkok semakin jelas dengan pengembangan Agentic AI, sistem kecerdasan buatan yang mampu mengambil keputusan otonom di sektor-sektor krusial seperti keuangan, kesehatan, dan logistik. Investasi besar pada sistem kesehatan pintar juga memperlihatkan kesiapan negara ini menghadapi populasi yang menua tanpa membebani sumber daya manusia.

Ditambah dengan optimalisasi ekonomi digital dan manufaktur pintar, depopulasi justru menjadi katalisator bagi Tiongkok untuk bertransformasi menjadi ekonomi berteknologi tinggi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan relevan dalam persaingan global.

Di titik inilah Tiongkok melihat depopulasi bukan sebagai bencana, tetapi sebagai fase transisi menuju pembangunan berkualitas tinggi. Dengan lebih dari 250 juta lulusan pendidikan tinggi dan hampir 969 juta penduduk usia kerja menurut standar internasional, Tiongkok menunjukkan bahwa kekuatan ekonominya kini bertumpu pada kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar jumlah.

Robotika, kecerdasan buatan, manufaktur canggih, dan ekonomi digital menjadi pilar utama strategi nasional jangka panjang, sekaligus didukung oleh basis tenaga kerja yang masih sangat besar. Bahkan peningkatan populasi lansia pun tidak menjadi beban, karena mayoritas berada pada kelompok usia 6064 tahun yang relatif sehat, aktif, dan tetap berkontribusi secara sosial maupun ekonomi.

Fakta ini menegaskan bahwa penurunan populasi bukanlah akhir dari pertumbuhan, melainkan akselerator transformasi menuju ekonomi modern yang lebih inovatif, produktif, dan berbasis jasa, sebuah arah yang justru memperkuat posisi Tiongkok dalam lanskap ekonomi global.

Lalu apa pelajaran penting dari semua ini bagi Indonesia? Indonesia, dengan populasi sekitar 287 juta jiwa dan sekitar 70 persen berada di usia produktif, justru berada pada posisi demografis yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan melampaui gabungan beberapa negara tetangga seperti Vietnam atau Thailand.

Dengan angkatan kerja terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang nyata dalam skala tenaga kerja besar yang dapat dikombinasikan dengan teknologi untuk menciptakan daya saing manufaktur dan industri bernilai tambah tinggi, tanpa harus menunggu tekanan depopulasi seperti yang dialami Tiongkok.

Apalagi, generasi muda yang dominan lebih adaptif terhadap teknologi sehingga jika dibekali keterampilan yang tepat, mereka dapat menjadi pusat inovasi digital yang meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Untuk memastikan keuntungan ini tercapai, sangat penting untuk meningkatkan literasi digital dan akses permodalan bagi wirausaha muda.

Pelajaran kunci dari Tiongkok adalah melakukan loncatan teknologi lebih awal dengan menggunakan otomatisasi, kecerdasan buatan, dan manufaktur pintar untuk meningkatkan produktivitas manusia, bukan sekadar menggantikannya.

Sementara bagi Indonesia, ini berarti transformasi serius pada pendidikan vokasi, universitas, dan hilirisasi talenta agar bonus demografi tidak berhenti sebagai angka statistik semata melainkan bertransformasi menjadi kualitas sumber daya manusia.

Ditopang pasar domestik yang sangat besar, pendekatan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan berbasis inovasi, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan mengambil peran lebih besar di panggung ekonomi global, sebagaimana Tiongkok memberdayakan populasinya dalam dua dekade terakhir.

Pelajaran lain yang tidak kalah penting adalah peran negara. Tiongkok menunjukkan bahwa isu demografi tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pasar atau pilihan individu, karena dampaknya bersifat kolektif dan strategis.

Negara harus hadir, bukan untuk memaksa warganya punya anak, tetapi untuk mengurangi biaya hidup, menghapus hambatan struktural, dan menciptakan rasa aman jangka panjang bagi keluarga muda sehingga pertanggungjawaban keluarga itu bisa dilakukan dengan mudah.

Pelajaran lainnya, bahwa Tiongkok setidaknya telah bertindak cepat dan terukur dalam merespons tantangan demografi, sehingga arah masa depannya tidak berjalan dalam ketidakpastian. Depopulasi tidak dibiarkan menjadi krisis laten, melainkan diantisipasi melalui investasi agresif pada kualitas manusia, otomasi, kecerdasan buatan, dan reformasi struktur ekonomi.

Indonesia pun perlu mengambil pelajaran serupa dengan bertindak sejak dini, membaca tren jangka panjang, dan menyiapkan strategi lintas sektor agar bonus demografi tidak berakhir sebagai peluang yang terlewat, melainkan menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.

Dari sinilah satu hal menjadi jelas, bahwasanya penurunan penduduk Tiongkok bukan tanda negara ini runtuh atau kehilangan arah. Ini adalah fase penyesuaian dari negara yang tumbuh terlalu cepat dan kini sedang menata ulang fondasi manusianya.

Dengan kebijakan yang terencana, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang, Tiongkok mencoba mengubah tantangan demografi menjadi peluang transformasi sosial. Dengan demikian, demografi bukanlah takdir melainkan hasil dari pilihan kebijakan.

Oleh karena itu, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang Tiongkok melainkan tentang kita sendiri. Apakah Indonesia akan belajar dari pengalaman ini selagi bonus demografi masih ada, atau baru sadar ketika kesempatan itu sudah terlewatkan?