BEIJING, Bharata Online - Direktur Jenderal Penjaga Pantai Tiongkok (CCG), Zhang Jianming, mengatakan di Beijing pada hari Jumat bahwa Penjaga Pantai Tiongkok (CCG) secara rutin telah melakukan operasi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak dan tindakan provokatif dari negara-negara tertentu serta kegiatan separatis Taiwan untuk melindungi kedaulatan nasional dan hak serta kepentingan maritim Tiongkok selama lima tahun terakhir sejak berlakunya Undang-Undang Penjaga Pantai Tiongkok.
Berlaku efektif sejak 1 Februari 2021, Undang-Undang Penjaga Pantai memberikan kerangka hukum yang jelas untuk operasi Penjaga Pantai di laut, menandai tonggak penting dalam memperkuat supremasi hukum maritim negara tersebut.
Selama lima tahun terakhir, CCG telah melakukan total 550.000 operasi kapal dan melakukan lebih dari 6.000 sorti pesawat dalam misi perlindungan hak maritim dengan dasar hukum yang jelas, memperkuat tata kelola berbasis hukum yang terstandarisasi di laut, kata Zhang dalam konferensi pers untuk memperingati ulang tahun kelima pemberlakuan undang-undang tersebut.
“[Selama lima tahun terakhir,] Penjaga Pantai Tiongkok telah berupaya mencegah dan mengawasi pelanggaran hak dan tindakan provokatif oleh negara-negara terkait, dan secara tegas menghalangi tindakan separatis Taiwan, untuk dengan tegas melindungi kedaulatan teritorial nasional Tiongkok serta hak dan kepentingan maritimnya. Tahun lalu saja, Penjaga Pantai Tiongkok melakukan operasi patroli selama 357 hari di perairan teritorial Diaoyu Dao,” ungkap Zhang Jianming
“ Penjaga Pantai Tiongkok secara rutin melakukan patroli perlindungan hak di Laut Tiongkok Timur, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Kuning, sambil mempertahankan operasi penegakan hukum di perairan sekitar pulau Taiwan dan pulau-pulau afiliasinya, serta di perairan teritorial Huangyan Dao dan sekitarnya,” katanya. [CCTV+]
Tiongkok
Minggu, 1 Februari 2026 | 16:50 WIB
Penjaga Pantai Tiongkok Melaksanakan Penegakan Hukum untuk Menjaga Kedaulatan Nasional
Oleh