Opini: AS & Barat Mulai Terpojok! Pertemuan Xi Jinping–Cheng Li-wun Jadi Sinyal Kuat Taiwan Tak Akan Lepas dari Tiongkok

Bharata Online - Pertemuan terbaru antara Presiden Tiongkok sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT), Xi Jinping dan Ketua Partai Kuomintang (KMT) Taiwan, Cheng Li-wun baru-baru ini telah menjadi sorotan publik internasional.

Dalam momen tersebut keduanya kembali menegaskan apa yang dikenal sebagai “Konsensus 1992” yakni pemahaman bahwa hanya ada “satu Tiongkok”, dengan masing-masing pihak memiliki interpretasi sendiri, serta secara tegas menolak kemerdekaan Taiwan dan menekankan adanya kepentingan nasional bersama.

Pernyataan ini terasa penting karena menunjukkan bahwa kerangka dialog lintas selat sebenarnya masih hidup dan terus dijaga, bahkan di tengah ketegangan politik yang meningkat.

Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, posisi Taiwan dalam hukum internasional sendiri tidak bisa dilepaskan dari kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sejak Resolusi 2758 mengakui Tiongkok sebagai satu-satunya representasi sah Tiongkok, yang secara implisit menempatkan Taiwan dalam bagian dari entitas tersebut.

Dari sudut pandang ini, pilihan untuk tetap terhubung dengan daratan sering dianggap sebagai opsi yang lebih realistis dibandingkan jalur konfrontasi atau kemerdekaan penuh yang berisiko tinggi.

Kalau kita petakan kekuatan politik di Taiwan, terlihat bahwa tidak semua partai berada di garis yang sama. Rezim yang berkuasa saat ini yakni dari Democratic Progressive Party (DPP) memang cenderung mendorong identitas terpisah atau kemerdekaan Taiwan, tetapi partai Kuomintang dan sejumlah kekuatan lain lebih memilih pendekatan status quo atau hubungan yang lebih stabil dengan Beijing.

Bahkan dalam dinamika elektoral dan preferensi publik, dukungan terhadap kemerdekaan formal sering kali tidak dominan secara mutlak, dengan sebagian besar masyarakat cenderung memilih status quo dibanding risiko konflik. Artinya, jika suatu saat benar-benar dilakukan referendum, hasilnya belum tentu sejalan dengan narasi kemerdekaan yang selama ini digaungkan.

Lalu pertanyaannya, di tengah peta politik dan preferensi publik yang kompleks seperti ini, kenapa justru jalur komunikasi yang dibuka Beijing adalah melalui oposisi seperti partai Kuomintang, bukan langsung ke pemerintah yang sedang berkuasa? Dan sejauh mana langkah ini bisa benar-benar memengaruhi arah kebijakan Taiwan ke depan?

Jika dilihat secara mendalam, pertemuan Presiden Xi dan Ketua Cheng Li-wun di Beijing pada 10 April lalu bukan sekadar peristiwa politik biasa. Ini adalah momen yang penuh makna, bukan hanya dari sisi diplomasi, tapi juga sejarah panjang, strategi kekuasaan, hingga arah masa depan kawasan.

Menariknya, pertemuan ini justru melibatkan pihak oposisi dari Taiwan, bukan pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. Di sinilah letak kompleksitasnya sehingga analisis mendalam jadi penting.

Kalau kita tarik ke belakang, hubungan antara Partai Kuomintang dan PKT adalah salah satu konflik paling menentukan dalam sejarah modern. Keduanya pernah terlibat dalam perang saudara besar yang berujung pada kemenangan PKT di daratan Tiongkok dan mundurnya partai Kuomintang ke Taiwan pada 1949.

Dalam konteks itu, partai Kuomintang bukan sekadar lawan politik, tapi musuh ideologis utama. Mereka pernah berjuang mati-matian untuk menguasai seluruh Tiongkok.

Namun realitas hari ini justru menunjukkan perubahan yang sangat kontras. partai Kuomintang kini tampil sebagai kekuatan politik di Taiwan yang lebih terbuka terhadap dialog dengan Beijing. Mereka tidak lagi membawa semangat “merebut kembali daratan”, melainkan lebih fokus pada stabilitas dan kesejahteraan Taiwan.

Perubahan ini terjadi secara bertahap, terutama setelah Taiwan mengalami demokratisasi pada 1990-an. Sejak saat itu, partai Kuomintang mulai beradaptasi dengan realitas baru, termasuk meningkatnya ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap Tiongkok.

Hubungan ekonomi lintas selat yang semakin erat membuat pendekatan konfrontatif menjadi kurang relevan bagi partai Kuomintang. Mereka melihat bahwa kerja sama justru membuka peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.

Inilah yang kemudian mendorong partai Kuomintang untuk mengambil posisi yang lebih pragmatis dibandingkan partai lain di Taiwan yang cenderung pro-kemerdekaan.

Kalau dilihat dari pendekatan aktor rasional, langkah Ketua Cheng Li-wun untuk bertemu Presiden Xi bisa dipahami sebagai keputusan yang sangat kalkulatif. Dalam teori ini, seorang aktor politik akan memilih langkah yang memberikan keuntungan paling besar dengan risiko yang bisa dikendalikan.

Ketua Cheng Li-wun memahami betul bahwa Tiongkok daratan memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang jauh lebih besar dibanding Taiwan. Ia juga menyadari bahwa konflik terbuka hanya akan membawa kerugian besar bagi Taiwan.

Di sisi lain, dukungan dari Barat, terutama Amerika Serikat, tidak selalu stabil dan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, membuka jalur dialog dengan Beijing menjadi pilihan yang rasional. Ini bukan soal menyerah, melainkan strategi untuk mengurangi risiko dan membuka peluang kerja sama yang lebih menguntungkan.

Latar belakang Cheng Li-wun sebagai politisi yang moderat dan pragmatis juga memperkuat langkah ini. Ia tidak terlalu terikat pada narasi ideologis lama, sehingga lebih fleksibel dalam mengambil keputusan.

Dalam perspektif kepemimpinan, tipe seperti ini cenderung lebih fokus pada hasil nyata dibanding simbol politik. Pertemuan dengan Presiden Xi menjadi cara untuk menunjukkan bahwa partai Kuomintang masih relevan sebagai penghubung antara Taiwan dan Tiongkok daratan.

Namun di titik ini muncul pertanyaan yang sangat krusial, kenapa Beijing justru memilih bertemu dengan oposisi, bukan dengan pemerintah yang sedang berkuasa di Taiwan? Bukankah saat ini kekuasaan berada di tangan Partai DPP yang menentukan arah kebijakan resmi?

Jawabannya terletak pada kebuntuan politik yang ada. Dari sudut pandang Beijing, membuka komunikasi formal dengan partai DPP bukanlah langkah yang mudah. Bahkan, itu berisiko dianggap sebagai pengakuan terhadap agenda yang bisa mengarah pada kemerdekaan Taiwan.

Karena itu, jalur resmi menjadi sangat terbatas. Dalam kondisi seperti ini, opsi yang paling realistis adalah membuka jalur komunikasi alternatif melalui oposisi, yaitu partai Kuomintang.

Pendekatan ini dalam teori hubungan internasional dikenal sebagai diplomasi jalur paralel. Artinya, komunikasi tidak hanya dilakukan antar pemerintah, tapi juga melalui aktor lain seperti partai politik. Tujuannya bukan untuk langsung mengubah kebijakan pemerintah saat ini, tetapi untuk memengaruhi dinamika politik secara lebih luas, terutama opini publik dan arah politik jangka panjang.

Dari perspektif realisme, langkah ini adalah upaya menjaga keseimbangan dan menghindari konflik langsung. Beijing tidak ingin kehilangan pengaruh di Taiwan, sementara partai Kuomintang ingin menghindari risiko konflik yang bisa merugikan.

Sementara dari perspektif liberalisme, hubungan ekonomi menjadi faktor penting yang mendorong kedua pihak untuk tetap menjaga komunikasi. Sehingga, dari sudut pandang konstruktivisme akan melihat bahwa perubahan ini menunjukkan pergeseran identitas, dari musuh menjadi mitra dialog.

Lalu, apakah pendekatan ini bisa memengaruhi kebijakan pemerintah Taiwan saat ini? Secara langsung, mungkin tidak. Namun dalam jangka panjang, jawabannya bisa iya. partai Kuomintang memiliki basis dukungan yang besar di masyarakat.

Jika mereka berhasil meyakinkan publik bahwa hubungan dengan Beijing membawa manfaat nyata, maka opini publik bisa berubah. Dalam sistem demokrasi, perubahan opini ini sangat menentukan arah kebijakan ke depan.

Yang juga sering luput dari perhatian, partai Kuomintang sebenarnya tetap punya pengaruh nyata dalam pengambilan kebijakan di Taiwan, bukan hanya karena posisinya sebagai oposisi utama, tetapi juga karena kekuatannya di parlemen dan pemerintahan lokal.

Dalam sistem politik Taiwan, parlemen memiliki peran besar dalam mengesahkan anggaran, mengawasi kebijakan pemerintah, hingga mendorong atau menghambat program strategis.

Jadi meskipun eksekutif saat ini dipegang oleh partai DPP, kekuatan signifikan partai Kuomintang di legislatif membuat mereka tetap bisa “mengunci”, mengubah, atau mengarahkan kebijakan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan hubungan lintas Selat.

Tidak hanya itu, sebagai kekuatan politik yang juga mengendalikan banyak pemerintahan daerah, partai Kuomintang memiliki pengaruh langsung dalam implementasi kebijakan di lapangan, mulai dari kerja sama ekonomi hingga interaksi sosial dengan daratan Tiongkok.

Dalam konteks ini, jalur oposisi yang ditempuh Beijing melalui partai Kuomintang bukan sekadar simbolik, tetapi memiliki potensi nyata untuk memengaruhi arah kebijakan Taiwan secara tidak langsung melalui mekanisme politik domestik yang sah.

Bahkan dalam skala geopolitik yang lebih luas, kondisi ini dapat mengurangi efektivitas “kartu Taiwan” yang selama ini digunakan oleh Amerika Serikat, karena ketika aktor politik utama di dalam Taiwan sendiri tidak sepenuhnya sejalan dengan pendekatan konfrontatif, maka ruang gerak Washington menjadi lebih terbatas dan tidak lagi sekuat sebelumnya.

Dalam konteks yang lebih luas, kita juga tidak bisa mengabaikan peran Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Dukungan mereka terhadap Taiwan, terutama dalam aspek keamanan, menjadi faktor penting yang memengaruhi sikap pemerintah saat ini.

Namun pendekatan ini juga sering kali meningkatkan ketegangan dengan Tiongkok. Di sinilah terlihat perbedaan pendekatan, Barat cenderung mendorong konfrontasi terbatas dan Beijing mencoba mendorong integrasi melalui dialog dan kerja sama.

Dari sinilah, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Tiongkok di Taiwan bukan intervensi melainkan mencoba mengembalikan Taiwan pada posisi sebenarnya sebagaimana yang ditetapkan PBB. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Barat lah yang melakukan intervensi asing dengan membantu pemerintah saat ini secara politik dan militer untuk memberontak dan keluar dari Tiongkok.

Makanya dengan melihat hasil pertemuan yang pada dasarnya menegaskan kembali fondasi utama hubungan lintas Selat yang selama ini menjadi titik temu kedua pihak, yakni komitmen terhadap “Konsensus 1992”, penolakan terhadap kemerdekaan Taiwan, serta penekanan pada pentingnya kepentingan nasional bersama, terlihat jelas bahwa Tiongkok masih bisa menekan AS dan Barat.

Selain itu, pertemuan ini juga menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat komunikasi politik yang lebih intens, membuka kembali atau memperluas kerja sama ekonomi di berbagai sektor strategis, serta mendorong interaksi sosial dan budaya yang lebih luas guna menjaga stabilitas kawasan.

Meskipun tidak menghasilkan kesepakatan formal yang bersifat mengikat seperti perjanjian resmi antarnegara, nilai utama dari pertemuan ini justru terletak pada sinyal politik yang kuat bahwa jalur dialog masih terbuka dan menjadi pilihan utama dibandingkan konfrontasi.

Dengan kata lain, hasil terpenting dari pertemuan ini bukan hanya pada apa yang disepakati secara konkret, tetapi pada terciptanya kembali kepercayaan awal dan momentum baru untuk menjaga hubungan yang lebih stabil dan terukur di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

Apalagi kunjungan Ketua Cheng Li-wun ke berbagai industri di Tiongkok juga memperlihatkan dimensi kepentingan nasional yang sangat jelas. Ini bukan sekadar simbol politik, tapi upaya konkret untuk membuka peluang ekonomi.

Bagi Taiwan, menjaga stabilitas hubungan dengan Tiongkok daratan adalah bagian penting dari kepentingan nasional, terutama karena keterkaitan ekonomi yang sangat kuat.

Bagi Beijing, langkah ini juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong penyatuan secara damai. Dengan membangun hubungan dengan partai Kuomintang, mereka berharap bisa menciptakan kondisi politik yang lebih kondusif di masa depan. Ini adalah pendekatan yang lebih halus, tidak melalui tekanan langsung, tetapi melalui pengaruh ekonomi dan politik.

Pada akhirnya, pertemuan ini menunjukkan bahwa dalam politik internasional, tidak ada yang benar-benar tetap. Pihak yang dulu bermusuhan bisa menjadi mitra, tergantung pada kepentingan dan situasi. partai Kuomintang yang dulu berperang melawan PKT kini justru menjadi jembatan komunikasi yang penting demi stabilitas dan perdamaian.

Oleh karena itu, pertemuan antara Presiden Xi dan Ketua Cheng Li-wun bukan hanya soal dua tokoh yang bertemu, tapi bagian dari strategi besar yang melibatkan sejarah, kepentingan nasional, dinamika domestik, dan persaingan global.

Meskipun tidak langsung mengubah kebijakan Taiwan saat ini, langkah ini membuka ruang bagi perubahan jangka panjang. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, pendekatan dialog seperti ini menunjukkan bahwa masih ada jalan lain selain konfrontasi, jalan yang mungkin lebih lambat tapi berpotensi lebih stabil dan berkelanjutan.