Beijing, Bharata Online - Upaya Tiongkok untuk mengatasi involusi ekonomi dan mendorong pasar terpadu nasional yang lebih tertib dan adil telah menunjukkan hasil selama setahun terakhir, demikian menurut sebuah laporan yang dirilis pada hari Jumat (8/5).
Menurut laporan yang dirilis oleh perencana ekonomi tertinggi negara itu, yakni Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Tiongkok telah membuat kemajuan lebih lanjut dalam pembangunan pasar terpadu nasional tahun lalu, dan upaya komprehensif untuk mengatasi involusi ekonomi telah membuahkan hasil.
Upaya tersebut termasuk menetapkan garis merah yang jelas untuk promosi investasi, memperkenalkan aturan penetapan harga untuk platform internet, dan memperkuat standar nasional yang wajib.
Pada tahun 2025, Tiongkok mengeluarkan 353 standar nasional wajib yang mencakup konsumsi energi, emisi polutan, keselamatan kerja, dan keamanan produk, mempercepat penghapusan kapasitas produksi yang sudah usang dari pasar.
Tata kelola persaingan yang adil menjadi lebih efektif pada tahun 2025. Tingkat deteksi kesalahan dalam tinjauan persaingan yang adil turun menjadi 1,9 persen pada tahun 2025, penurunan sebesar 0,2 poin persentase dari tahun 2024.
Pada tahun tersebut, undangan penawaran dan pengawasan tender semakin ditingkatkan. Pada tahun 2025, lebih dari 689.000 perusahaan memenangkan tender, meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan swasta menyumbang 76,2 persen dari perusahaan pemenang, menunjukkan vitalitas pasar yang kuat.
Kampanye khusus nasional untuk mengatur penegakan hukum administratif terkait perusahaan juga membuahkan hasil. Pihak berwenang menangani masalah seperti pungutan sewenang-wenang, denda, inspeksi dan penyitaan, serta penegakan hukum lintas wilayah ilegal dan penegakan hukum yang didorong oleh kepentingan pribadi, menangani 57.000 kasus penegakan hukum administratif terkait perusahaan yang bermasalah dan menyelidiki 5.918 kasus pungutan biaya ilegal.
Akibatnya, jumlah total inspeksi administratif terhadap bisnis turun 33 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara kualitas dan ketelitian inspeksi meningkat secara signifikan.
"Kami akan bekerja sama dengan departemen-departemen terkait lainnya untuk memajukan pembangunan pasar terpadu nasional dengan menghilangkan hambatan dalam pengadaan faktor produksi, persetujuan kualifikasi, undangan tender, penawaran tender, dan pengadaan pemerintah. Kami akan memperkuat perlindungan hak milik, terus meningkatkan layanan pemerintah, dan menyediakan ruang yang luas serta jaminan yang kuat bagi entitas bisnis untuk berinvestasi dan memulai usaha," ujar Huang Weiru, Wakil Direktur Jenderal Departemen Hukum dan Peraturan di Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional.
